Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Isi Permenaker Terbaru, Kalim JHT Tak Perlu Tunggu Usai 56 Tahun  

Isi Permenaker Terbaru, Kalim JHT Tak Perlu Tunggu Usai 56 Tahun  
Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

MURIANEWS, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengumumkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 4 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker terbaru itu merupakan hasil revisi dari Permenaker Nomor 2 tahun 2022.

Ida Fauziyah mengatakan, terbitnya Permenaker terbaru tersebut secara subtansi telah mengembalikan aturan penerimaan JHT pada Permenaker Nomor 19 tahun 2015. Sehingga untuk klaim JHT tidak perlu lagi menunggu hingga usia 56 tahun.

“Jadi saya tekankan kalau ada yang mengundurkan diri atau terkena PHK tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT,” jelasnya, dikutip dari detik.com, Minggu (1/5/2022).

Baca: Revisis Permenaker Tentang JHT Tahap Finalisasi

Ida menambahkan, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, persyaratan klaim manfaat JHT lebih sederhana.

“Sebagai contoh, bagi peserta yang mencapai usia pensiun yang semula disyaratkan 4 dokumen yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Berhenti Bekerja karena Usia Pensiun, saat ini menjadi 2 dokumen saja yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP,” lanjutnya.

Permenaker ini juga memberikan kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT yaitu dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. Lalu, klaim dapat dilakukan secara daring/online, serta kemudahan dalam penyampaian bukti PHK.

“Namun, perlu saya ingatkan bukan berarti pengusaha dapat dengan leluasa untuk melakukan PHK. Proses PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Baca: Diminta Merevisi Aturan JHT, Ini Kata Ida Fauziyah

Dia mengaku juga ada penambahan baru dalam aturan tersebut, yakni dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 juga mengatur sejumlah ketentuan baru, yaitu klaim manfaat JHT bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, klaim manfaat JHT bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan pembayaran manfaat JHT paling lama 5 hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu, pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.

“Jadi, hak pekerja/buruh atas manfaat JHT tidak hilang. Saya harap semua pekerja/buruh tetap fokus dan produktif menjalankan pekerjaan sehari-hari, karena aturan JHT yang baru dipastikan telah sesuai dengan harapan pekerja/buruh,” ujarnya.

 

Penulis: Cholis Anwar

Editor: Cholis Anwar

Sumber: Detik.com

Comments
Loading...