Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Peneliti BRIN Minta Pemerintah dan Parlemen Lebih Mendengar Suara Rakyat

Peneliti BRIN Minta Pemerintah dan Parlemen Lebih Mendengar Suara Rakyat
desan Ibu Kota Negara Nusantara (tangkapan layar)

MURIANEWS, Jakarta- Peneliti muda Badan Riset dan inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri menilai saat ini pemerintah dan parlemen harus lebih mendengar suara rakyat. Mengingat, ada banyak kebutuhan rakyat yang saat ini harus diperhatikan dan perlu mendapatkan penanganan serius.

Asiah juga meminta agar pemerintah tidak melulu mengurusi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini dinilai sangat menyita perhatian publik. Apalagi hasil survei dari Litbang Kompas mengungkapkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN dibandingkan membenahi kondisi ekonomi masyarakat.

“Dalam situasi ini, bertubi-tubi terkait ekonomi publik. Yang pertama, pandemi memukul ekonomi menengah bawah.Pedagang kecil yang berdagang di ruang publik yang mengharapkan kehadiran langsung. Di sisi lain ada banyak persoalan ekonomi, berkaitan dengan hilangnya minyak bersamaan bersamaan dengan kebutuhan publik, lalu akibatnya ada kenaikan harga, kebutuhan dasar,” ujar Aisah Putri, Kamis (28/4/2022).

Baca: Titik Nol Ibu Kota Nusantara Mendadak Jadi Tempat Wisata

Menurut dia, suara masyarakat yang disampaikan lewat hasil survei tersebut seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah.

“Ini jadi catatan untuk pemerintah evaluasi juga,itu yang dipikirkan oleh publik, bahwa membayangkan pemerintah tidak fokus pada kepentingan publik untuk ekonomi tetapi membangun ibukota negara,” terangnya.

Selain pemerintah, dia juga menyoroti parlemen yang seharusnya bisa mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak esensial. Ia pun berharap DPR yang kini dipimpin Puan Maharani mesti mampu untuk megoptimalkan pengawasan terkait nasib hajat hidup rakyat banyak ini.

Baca: Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Bukan untuk Gagah-Gagahan

“Seharusnya tetap ada fungsi pengawasan dan legislasi yang menyeimbangkan apakah memang bentukan IKN tepat dilakukan saat ini.  Apakah menggelontorkan uang untuk pemilu serentak secara bersamaan semua di tahun sama di 2024 bersamaan dengan IKN dipaksakan juga? Paling tidak itu jadi evaluasi pemerintah dan parlemen,” ujarnya.

Dia juga memberi caatatan bahwa pemerintah dan parlemen kompak, gerak cepat mengesahkan UU IKN pada awal tahun ini. Disisi lain, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong ekonomi rakyat misalnya Bantuan Subsidi Upah, BLT minyak goreng, Kartu Prakerja  dan sebagainya.

“Namun sayang, berita baik tersebut kadang tertutupi dengan polemik politik macam presiden tiga periode dan penundaan pemilu,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar

Comments
Loading...