Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Posko THR Pemkab Kudus Mulai Diwaduli Pekerja

Ilustrasi. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Posko pemantauan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai terima aduan dan konsultasi terkait hal tersebut. Bahkan umlahnya mencapai puluhan kasus.

Rata-rata dari aduan itu adalah terkait regulasi maupun kesalah pahaman antara karyawan dan perusahaan terkait pemberian THR mereka.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Disnaker perinkop UKM Agus Juanto menyampaikan, sebagian besar permasalahan tersebut telah ada jalan keluarnya. Masing-masing dari mereka juga telah menerima pemecahan masalahnya.

“Ada yang tanya THRnya kenapa kok belum dibayarkan perusahaan, dua orang waktu itu. Ternyata hanya kesalahpahaman saja,” ucap Agus, Rabu (27/4/2022).

Selain itu, sambung dia, ada juga pengaduan dari seorang pekerja terkait perusahaan tempatnya bekerja memutuskan untuk membayarkan THR secara bertahap.

Baca: Perusahaan Tertib Bayar THR Dapat Apresiasi Pemprov Jateng

Pengaduan itupun segera ditindaklanjuti dengan melibatkan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

“Ternyata ada, namun itu karena adanya kebijakan dari induk perusahaan yang berada di luar daerah. Tapi akhirnya keputusan pembayaran dilakukan secara penuh, dananya dipinjamkan dari koperasi perusahaan,” imbuh dia.

Pihak Disnaker per Selasa (26/4/2022) kemarin telah mencatat sudah ada sebanyak 934 perusahaan di Kudus yang membayarkan THR secara penuh sesuai instruksi Kementerian Tenaga Kerja.

Baca: Terus Bertambah, Perusahaan Belum Bayar THR di Jateng Kini Jadi 110

Untuk nominal THR sudah diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Di mana nominal yang didapatkan adalah sesuai masa kerjanya, lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun.

Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan atau satu tahun lebih, maka yang bersangkutan berhak menerima satu kali upahnya.

Sementara untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun atau 12 bulan, maka akan mendapatkan THR sesuai masa kerjanya secara proporsional.

Adapun, penghitungan secara proporsional adalah dengan cara masa kerja dikali gaji bulanan kemudian dibagi 12 bulan.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...