Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

METRO JATENG

Perusahaan Tertib Bayar THR Dapat Apresiasi Pemprov Jateng

Salah satu buruh rokok di Kudus tengah menunjukkan uang THRnya dan rekan-rekannya. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Semarang – Pemprov Jateng memberikan apresiasi sejumlah perusahaan yang tertib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Apalagi, THR merupakan hak buruh dan sudah diatur oleh permenaker.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng Yulianto Prabowo mengapresiasi hal tersebut. Ia mengucapkan terima kasih, karena perusahaan telah menyalurkan hak pekerja.

Baca: Terus Bertambah, Perusahaan Belum Bayar THR di Jateng Kini Jadi 110

Yulianto menyebutkan, di Jateng total ada 32.584 perusahaan skala kecil menengah dan besar. Data itu berdasar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Online (WLKP). Dari jumlah tersebut ada sekitar 5.000 perusahaan besar.

”Sementara yang memberikan aduan adanya keterlambatan mencapai 110 perusahaan. Artinya banyak yang taak. Kami apresiasi itu. Kami dari Pemprov mengucapkan terimakasih,” terangnya.

Sebelumnya, pemprov melalui Disnakertrans merilis perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) di Jateng terus bertambah.

Berdasarkan data Disnakertrans hingga Selasa (26/4/2022) hari ini sudah ada 110 perusahaan yang menunggak. Padahal, Minggu (24/4/2022) kemarin, jumlah aduan yang dilayangkan hanya berada di angka 78 perusahaan.

Baca: Ganjar Ungkap Ada 78 Perusahaan di Jateng Belum Bayar THR, Ada yang dari Kudus

Kepala Disnakertrans Jateng Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4/2022).

“Senin (25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut,” ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

Ia menyebut sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022. Jika melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...