Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Perayaan May Day 2022, Gedung KPU dan DPR akan Dikepung 100 Ribu Buruh

Perayaan May Day 2022, Gedung KPU dan DPR akan Dikepung 100 Ribu Buruh
Salah satu pekerja berfoto di bawah poster-poster yang diusung dalam demo UMK Jepara, Jumat (26/11/2021). (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jakarta- Para buruh Indonesia sudah diap untuk menggelar aksi unjuk rasa di KPU dan Gedung DPR untuk menyambut perayaan May Day 2022. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada 100 ribu buruh yang akan turun ke jalan menyuarakan hak-hak mereka.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, lokasi penentuan aksi memang dilakukan di dua tempat, yakni di DPR dan KPU. Masing-masing lokasi membawa suara yang berbada-beda, namun tetap memperjuangkan hak buruh dan keberlangsungan negara Indonesia.

“Unutk di KPU kami laksanakan pada 1 Mei 2022. Untuk di Gedung DPR rencananya 14 mei 2022,” Kata Said, dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/4/2022).

Menurut Said, KPU dipilih dengan tujuan supaya lembaga penyelenggara pemilu ini benar-benar dapat menyelenggarakan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Sehingga tidak ada lagi suara atu dorongan untuk menunda pemilu, karena itu sudah amanat konstitusi.

Baca: Persiapan May Day 2022, Partai Buruh Berencana Gelar Perhelatan di JIS

“Mengapa di KPU? Karena bagi kelas pekerja, tahun 2024 menjadi penting karena akan terjadi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, baik pilpres yang baru maupun pilkada,” terang Said.

Selain itu, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi penting bagi kelas pekerja karena momentum tersebut akan berimplikasi terhadap masa depan mereka. Karena itulah, pihaknya mendorong supaya KPU dapat menggelar Pemilu 2024.

Dalam aksinya nanti di Gedung KPU, Said mempunyai tiga tuntutan ketika KPU menggelar Pemilu 2024.

“Satu, pemilu yang jujur dan adil; dua, tolak politik uang atau money politic; tiga, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau pilpres pada 14 februari 2024,” kata Said.

Baca: DPR Ungkap Partai Mahasiswa Indonesia Sudah Terbentuk

Di samping itu, Said menyatakan, tiga isu tersebut mesti disuarakan. Sebab, apabila pelaksanaan pemilu berlangsung curang, tidak jujur, dan adil, serta ditambah masifnya praktik politik uang maka KPU dianggap gagal dalam menjalankan asas terbuka.

“Tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau kepemimpinannya tidak sesuai, pasti kebijakannya akan buruk bagi buruh, Partai Buruh, dan organ serikat buruh,” tegas dia.

Adapun untuk pelaksanaan aksi di Gedung DPR RI, estimasi massa diperkirakan mencapai 100.000 buruh.

“Jumlah massa 100.000 orang dari pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB, ada 15 tuntutan kepada DPR RI,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...