Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tata Niaga Minyak Goreng di Hulu ke Hilir Perlu Diawasi

Tata Niaga Minyak Goreng di Hulu ke Hilir Perlu Diawasi
Pedagang Pasar Bitingan Kudus melayani pembeli, Kamis (17/3/2022). (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Jakarta- Tata Niaga minyak goreng sejauh ini minim pengawasan. Sehingga, penyebab terjadinya harga minyak goreng mahal, kemudian tidak diketahui secara pasti apakah benar-benar karena minyak dunia naik atau karena alasan lain.

DPR yang mempumyai fungai pengawasan, seharusnya menyadari betul untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga ketika terjadi hal semacam ini, DPR yang paling pertama bergerak cepat untuk menhetahui akar masalahnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, desakan yang dilontarkan Ketua DPR agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas korupsi ekapor minyak goreng dan larangan ekspor CPO beserta turunannya oleh Presiden Joko Widodo, secara psikologis bisa menenangkan pasar.

“Secara psikologis itu akan mampu menenangkan pasar, setidaknya. Tetapi tidak akan mampu menurunkan harga secara signifikan,” ujarnya, Senin (25/4/2022).

BacaKorupsi Ekspor Minyak Goreng Disebut Danai Penundaan Pemilu 2024

Fithra juga mengungkap permasalahan CPO bukan masalah supply and demand semata, melainkan lebih ke masalah tata kelola. Produksi CPO Indonesia masih dalam kondisi surplus.

Persoalan utamanya adalah tata kelola, tidak ada koneksi antara produsen minyak goreng dan produsen CPO. Produsen minyak goreng harus membeli CPO dengan harga pasar internasional.

Apalagi, lanjut Fithra, saat ini pemerintah seakan tidak punya kontrol pada suplai.

BacaJokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Kata Pengusaha Sawit

“Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan intervensi pada persoalan tersebut dengan impor minyak goreng dari Malaysia, sembari membenahi tata kelola minyak goreng dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng. Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir. Hal itu dinilainya bisa menyelesaikan masalah minyak goreng ke depannya.

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar

Comments
Loading...