Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pengamat: DPR Harus Tegas Pada Pemerintah Soal Minyak Goreng Mahal

Pengamat: DPR Harus Tegas Pada Pemerintah Soal Minyak Goreng
Minyak goreng ilegal temuan Polda Jateng di Pasar Boja Kendal. (Humas Polda Jateng)

MURIANEWS, Jakarta- Hingga saat ini, masyarakat masih merasakan dampak dari keniakan minyak goreng. Semua bahan makanan yang harus menggunakan minyak goreng, terpaksa harus diniakkan. Apabila tidak dinaikan, maka penjual akan merugi.

Dampak kenaikan minyak goreng ini juga sangat terasa bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti penjual kerupuk dan gorengan. Bahkan para pelaku usaha kerupuk berencana akan menaikkan harga kerupuk mulai 6 Mei mendatang.

Pengamat Ekonomi dari Indef, Dzulfian Syafrian mengatakan, polemik kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri membuat masyarakat resah. Karena itu, DPR menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah.

“Anggota DPR kita pilih untuk mengawasi, dan dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang paling merugikan masyarakat luas, semestinya DPR entah partai apapun harus mengontrol betul,” kata Dzulfian Syafrian, Minggu (23/4/2022).

Baca: Korupsi Ekspor Minyak Goreng Disebut Danai Penundaan Pemilu 2024

Setidaknya, dalam hal ini Ketua DPR RI, yakni Puan Maharani bisa memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi untuk dimintai keterangan terkait polemik tersebut. Termasuk adanya ekpor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebelumnya pemerintah pernah menetapkan HET yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat.  Kemudian pemerintah mengeluarkan BLT kepada masyarakat miskin.

“Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya” sebut Zulfian.

Namun menurut dia, apapun kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan efektif jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Tantangannya, harga minyak di luar begitu tinggi, sehingga produsen lebih suka menjual keluar.

“Maka yang harus dilakukan memenuhi kebutuhan di dalam itu tetapi bukan dengan cara  dilarang ekspornya, malah itu bikin black market, smuggling, pasal gelap, nanti malah kita rugi dua kali” jelas Zulfian.

Baca: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Kata Pengusaha Sawit

Menurutnya, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara penyuplai CPO mayoritas di dunia. Maka sangat disesalkan jika stok minyak di negeri sendiri terbatas. Maka orang dibalik kelangkaan ini mesti dikejar.

“Kayaknya nggak mungkin kebijakan strategis itu hanya level Dirjen, sepertinya beliau dijadikan kambing hitam. Mastermind dibelakang, dalangnya masih berkeliaran bebas.” sebut Zulfan.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar

Comments
Loading...