Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Gegara Jokowi, Petani Sawit Riau Menangis

Gegara Jokowi, Petani Sawit Riau Menangis dan Galau
Ilustrasi buah sawit. (Bisnis.com/Arief Hermawan P)

MURIANEWS, Pekanbaru – Kebijakan larangan ekspor bahan minyak kelapa sawit atau bahan baku minyak goreng yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai Nampak dampaknya.

Meski baru diterapkan pada 28 April mendatang, para petani kelapa sawit di Provinsi Riau sudah gelisah. Itu diungkapkan Sekretaris Apkasindo Riau, Djono Albar Burhan.

Dijelaskan, sejak penetapan larangan ekspor itu, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani ke pabrik langsung anjlok sekitar Rp 300 sampai Rp 1.000 per kilogramnya.

Baca: Jokowi Turun Tangan, Larang Ekspor Minyak Goreng dan Minyak Sawit Mulai 28 April

“Sejak kemarin adanya penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri, petani sawit Riau bersedih karena harga jual TBS ke pabrik kembali anjlok, yang sebabnya karena aturan pemerintah dan bukan karena kondisi pasar global,” ujarnya, seperti dilansir Bisnis.com Minggu (24/4/2022).

Kondisi pahit yang dialami petani sawit itu kembali terulang seperti Januari 2022 lalu. Di mana, saat itu, Kementerian Perdagangan sempat menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) kelapa sawit.

Padahal, lanjut Djono, saat ini para petani sedang bersiap menghadapi momen Lebaran yang tinggal hitungan jari. Kebutuhan petani pun ikut meningkat seiring dengan rencana berbelanja untuk kebutuhan Idul Fitri dan berbagi dengan sanak keluarga setahun sekali.

Ditambah lagi, lanjutnya, biasanya menjelang Lebaran pabrik kelapa sawit akan setop beroperasi, sehingga situasi yang dialami oleh petani saat ini kian menjadi berat.

“Sebenarnya beberapa hari menjelang Lebaran ini petani sawit Riau sudah berencana menabung untuk kebutuhan selama pabrik tutup. Tapi, karena harga jual sudah anjlok petani sangat bersedih dan tidak tahu harus bagaimana,” ujarnya.

Menurut Djono, pabrik kelapa sawit di Riau sudah mulai menyetop TBS sawit petani. Mereka beralasan, takut tangka penampungan minyak kelapa sawit atau coconut palm oil (CPO) penuh akibat adanya larangan ekspor sawit dari pemerintah.

Di sisi lain, para petani tak bisa menunda jadwal panen buah sawit. Sebab, panen harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Apabila panen ditunda, lanjut Djono, buah sawit yang dihasilkan menjadi terlalu matang dan kualitasnya menurun. Imbasnya, harga jual ke pabrik pun semakin anjlok.

Kalau tidak dipanen, pohon sawit akan rusak karena buah yang matang tak segera diambil. Kondisi itu harus segera dicarikan solusi dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan usai adanya larangan ekspor sawit.

“Inilah dilema yang dihadapi petani, kami berharap pemerintah mendengarkan keluhan dan kesedihan petani sawit,” ujarnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Bisnis.com

Comments
Loading...