Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Korupsi Ekspor Minyak Goreng Disebut Danai Penundaan Pemilu 2024

Korupsi Ekspor Minyak Goreng Disebut Danai Penundaan Pemilu 2024
ILUSTRASI: Minyak goreng kemasan yang kini cukup langka di pasar tradisional Kudus. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Jakarta – Kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah sebagai bahan baku minyak goreng diduga merupakan bentuk pendanaan untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024.

Dugaan disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Ia mengaku memiliki informasi yang menyebutkan hal itu.

“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya. Menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata Masinton Pasaribu, dikutip dari Detik, Sabtu (23/4/2022).

Baca: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Kata Pengusaha Sawit

Informasi tersebut kemudian dikaitkan oleh anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu pada deklarasi dukungan terhadap ide wacana tiga periode yang dilontarkan sejumlah petani plasma.

Para petani itu disebut Masinton sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau coconut palm oil (CPO).

“Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Begron itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul,” kata politikus PDIP itu.

“Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya,” lanjutnya.

Menurut Masinton, informasi itu perlu ditindaklanjuti penyidik Kejaksaan Agung. Dia meminta Kejagung mendalami para pemain di balik kartel minyak goreng.

“Ya iya dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” katanya.

Untuk diketahui, dugaan itu sebelumnya sempat disampaikan oleh Masinton lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” kata Masinton (@Masinton), seperti dilihat pada Minggu (24/4).

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Detik

Comments
Loading...