Jumat, 29 Maret 2024

Kapolri Sebut Ada Aksi Spekulan Ambil Solar Bersubsidi untuk Industri

Murianews
Jumat, 8 April 2022 16:56:55
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit. (MURIANEWS/Cholis Anwar)
[caption id="attachment_221598" align="alignleft" width="880"]Kapolri Sebut Ada Aksi Spekulan Ambil Solar Bersubsidi untuk Industri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit. (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku ada spekulan yang melakukan aksi borong solar bersubsidi untuk kebutuhan industri. Padahal, solar bersubsidi bukan untuk industri, tetapi dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kapolri mengatakan, stok solar sebenarnya masih dalam batas memiliki ketahanan terpenuhi. Sehingga istilah kelangkaan ini, pihaknya masih melakukan pendalaman. “yang kita dalami, kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan, di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi," kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (8/4/2022). Baca: Menteri ESDM Bakal Tindak Tegas Perusahaan Tambang yang Pakai Solar Bersubsidi Dia mengatakan ada peningkatan tren produktivitas jenis tertentu seperti di perkebunan dan pertambangan. Dia menyebut ada perbedaan harga yang jauh antara solar subsidi dengan solar industri. Hal ini diduga memicu pihak tak bertanggung jawab mengambil solar subsidi untuk keperluan industri. "Terjadi disparitas yang sangat tinggi antara solar subsidi dengan solar di industri gap-nya Rp 12.500 sehingga ini kemudian yang di lapangan kita temukan disalahgunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, spekulan, yang memanfaatkan disparitas harga ini kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri, mengambilnya dari SPBU subsidi," tuturnya. Baca: Polisi Amankan Pelaku Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Sukabumi Dia mengatakan hal tersebut membebani pemerintah. Sigit menyebut aksi spekulan itu juga menimbulkan permasalahan karena solar subsidi yang harusnya untuk masyarakat malah dipakai untuk industri. "Sehingga tentunya ini menambah beban bagi pemerintah dan tentunya ini juga akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi yang seharusnya diberikan ke masyarakat, transportasi umum, UMKM, masyarakat-masyarakat yang memang perlu disubsidi digunakan untuk kebutuhan industri," terang Sigit.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Detik.com

Baca Juga

Komentar