Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Lelang Jabatan di Jepara Disoal, Ini Kata KASN

Lelang Jabatan di Jepara Disoal, Ini Kata KASN
Komisioner Bidang Pengawasan Jabatan Pemimpin Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Jepara – Polemik proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) angkat bicara.

Saat itu formasi pansel yang berisi lima orang mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno. Ia menyorot anggota pansel yang dipilih tidak ada perwakilan dari Pemkab Jepara.

Komisioner Bidang Pengawasan Jabatan Pemimpin Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono, membenarkan, pihaknya telah memberi rekomendasi.

Baca juga: Lelang Jabatan Dituding Sarat Transaksi, Ini Kata BKD Jepara

Saat itu, rekomendasi KASN Nomor B-1053/JP.00.00/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang berisi nama personel pansel itu diketuai Wisnu Zaroh selaku Kepala BKD Provinsi Jateng.

Lalu ada Inspektur Provinsi Jateng Hendri Santosa (sekarang Widyaiswara Jateng), dosen UNS Surakarta Tuhana, dosen Undip Semarang Annastasia, dan tokoh masyarakat Jepara Sholih.

Formasi itu kemudian mendapat kritik karena tak ada unsur ASN dari internal Pemkab Jepara. Sedangkan, berdasarkan Pasal 110 Ayat 3 Undang-undang ASN, diharuskan ada unsur itu.

“Waktu itu memang kami menyetujui nama itu sebagai pansel,” kata Rudi, Jumat (25/3/2022) melalui sambungan telepon.

Kemudian, karena ada berbagai pertanyaan dan kritik, Rudi langsung menindaklanjutinya.

Baca juga: Pansel Lelang Jabatan Disoal, Bupati Jepara Sodorkan Nama Baru

Lalu, pada Rabu (23/3/2022), pihaknya langsung meminta timnya untuk melakukan kajian ulang. Pihaknya juga mengkaji sendiri regulasi yang berkaitan.

Setelah kajian itu, Rudi memerintahkan timnya meminta Pemkab Jepara untuk mengganti salah satu pansel dari pemerintah provinsi dengan ASN dari internal Pemkab Jepara.

“Seharian tim saya komunikasi sampai Rabu malam, akhirnya mereka (Pemkab Jepara, red) bersedia mengganti satu nama pansel,” terang Rudi.

Sehingga, Hendri Santosa digantikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara Dwi Riyanto. Hal ini atas dasar, jabatan dalam seleksi terbuka sesuai dengan bidang tugas yang dikoordinatori.

Baca juga: Lelang Jabatan Dituding Sarat Transaksi, Begini Respon Bupati Jepara

Sementara ini, Rudi menilai Dwi Riyanto bisa berpotensi lolos menjadi pansel. Sebab, dia merepresentasikan ASN internal Pemkab Jepara.

Dari penggantian formasi pansel itu, Rudi mengakui kesalahannya. Sebab, dalam pengkajiannya tidak sedetail seperti apa yang diharapkan undang-undang tersebut.

“Kami menyadari kesalahan kami. Kami minta maaf. Karena waktu itu (proses kajian calon pansel, red) saya kena Covid-19,” jelas Rudi.

Sampai saat ini, Rudi dan timnya sedang melakukan kajian terhadap nama Dwi Riyanto yang disodorkan untuk menjadi anggota pansel.

Menurutnya, lanjut Rudi, Bupati Jepara harus membuat Surat Keputusan (SK) baru yang berisi nama-nama baru pansel yang disodorkan itu.

“Kalau nanti muncul pansel yang baru, itulah yang berhak melakukan penilaian pada calon-calon pejabatnya,” tegas Rudi.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.