Kamis, 28 Maret 2024

Jokowi Minta UMKM yang Urus Sertifikasi SNI Tidak Dipersulit, Harus Dipermudah

Murianews
Jumat, 25 Maret 2022 13:25:23
Jokowi saat menyampaikan konferensi pers (tangkapan layar)
[caption id="attachment_279871" align="alignleft" width="880"]Jokowi Minta UMKM yang Urus Sertifikasi SNI Tidak Dipersulit, Harus Dipermudah Jokowi saat menyampaikan konferensi pers (tangkapan layar)[/caption] MURIANEWS, Bali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku UMKM yang mengurus Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak perlu dipersulit oleh pejabat berwenang. Seharusnya mereka dipermudah agar usaha mereka dapat mengantongi SNI. Hal ini lantaran Jokowi mendapatkan banyak keluhan para pelaku usaha terkait sulitnya mendapatkan sertifikasi SNI. Bahkan ada juga yang harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan sertifikat tersebut. "Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? (Katanya) sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana," ujar Jokowi saat memberi pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat presiden, Jumat (25/3/2022). Baca: Jokowi Jengkel Ada Kementerian yang Impor Pensil hingga Kertas Dia juga menegaskan, semakin ruwetnya aturan untuk mendapatkan SNI, tentunya akn berdampak pada kurangnya UMKM yang mempunyai SNI. "Kapan UMKM (usaha mikro kecil menengah) kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-katalog. Kalau ktia semangat semua seperti ini, UKM (usaha kecil menengah) kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduksi," tegasnya. Jika demikian, maka proses investasi juga akan berjalan karena banyaknya permintaan produk akan sejalan dengan pendapatan UMKM. Apabila proses sertifikasi dipermudah, lanjut Jokowi, hal itu dapat menaikkan ragam produk dalam negeri yang berhasil masuk ke dalam e-katalog. Baca: Jokowi Marah-Marah Karena Instansi Pemerintah Banyak Beli Barang Impor   Presiden menjelaskan, saat ini sudah 161.000 produk Indonesia masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga Jokowi mentargetkan pada akhir 2022 harus ada 1 juta produk lokal masuk ke dalam e-katalog LKPP. "Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-katalog," tambah kepala negara.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Youtube Sekretariat Presiden

Baca Juga

Komentar