Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Proyek Hunian Mewah di Karimunjawa Jepara Belum Bisa Ditindak

Proyek Hunian Mewah di Karimunjawa Jepara Belum Bisa Ditindak
Lokasi proyek hunian The Start up island di karimunjawa Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Proyek hunian mewah di Karimunjawa Jepara, The Start Up Island Garapan PT Levels Hotel Indonesia masih belum bisa ditindak. Padahal, proyek itu telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Bupati Jepara, Dian Kristiandi, sudah meninjau lokasi, Sabtu (12/3/2022). Namun, saat itu tidak ada aktivitas proyek. Dia hanya disambut dua penjaga di gerbang utama.

Informasi yang dihimpun MURIANEWS, dua hari sebelum bupati datang, aktivitas proyek masih berjalan. Dari pantauan, tiga undakan proyek terus dikerjakan. Yang paling kentara adalah di undakan kedua. Sebagian besar pondasi sudah jadi.

Baca juga: Disidak Bupati, Proyek Hunian WNA di Karimunjawa Jepara Tutup

Pada satu bagian, bahkan sudah berdiri rangkaian besi lengkung mirip kerangka rumah. Undakan kedua ini memang tak bisa terlihat dari jalan raya. Sehingga, masyarakat tak bisa melihat bahwa proyek masih terus berjalan.

Sebelumnya, proyek pekerjaan itu menjadi polemik di masyarakat, terutama di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Jepara. Warga di sana pun menemui anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Dalam pertemuan itu, pimpinan DPRD Jepara merekomendasikan agar proyek itu dihentikan sementara. Alasannya, ada regulasi yang masih tabu. Selain itu, izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pun belum dimiliki oleh PT LHI.

Namun, Andi masih belum satu suara dengan wakil rakyat. Pihaknya memilih untuk mengkaji regulasi yang masih menjadi perdebatan itu lebih dulu.

“Kami segera melakukan pengecekan (regulasi yang tabu, red) dulu. Jadi kami jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan aturan-aturan perundang-undangan. Kami bisa mengatakan ini berhenti setelah terbukti salah,” kata Andi.

Rencananya DPMPTSP Jepara dan DPRD Jepara akan menghadap kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada pekan ini. Namun, sebelum itu, akan dilakukan diskusi lewat Zoom Meeting.

Andi menegaskan, bila pemerintah pusat menghendaki proyek itu harus dihentikan, pihaknya akan langsung menghentikannya.

Sementara itu, terkait dengan dugaan adanya pencaplokan lahan warga, Andi memastikan segera memerintahkan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk meluruskannya. Sebab, persoalan ini juga menjadi polemik di masyarakat.

“Kita tidak menutup ruang untuk investasi. Namun, jika ada investasi yang melanggar aturan, tentu kita akan tolak,” tegas Andi.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...