Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Untung Beliung dari Praktik Perbudakan Bupati Langkat Capai Rp 177,5 Miliar

Untung Beliung dari Praktik Perbudakan Bupati Langkat Capai Rp 1775 Miliar

ilustrasi kerangkeng (pixabay.com)

MURIANEWS, Jakarta- Kerangkeng perbudakan yang dimiliki oleh Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Panangin Angin, ternyata mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghitung sebanyak Rp 177,5 miliar keuntungan yang didapatkan Terbit dari praktik perbudakan modern tersebut.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, dalam hal ini pihaknya melakukan investigasi terhadap para korban perbudakan modern itu. Investigasi dilakukan mulai akhir januari hingga awal maret tahun ini. Hasilnya diakui cukup mencengangkan.

“Mengacu pernyataan Kapolda Sumut, bila setidaknya ada 600 korban dalam 10 tahun terakhir yang dipekerjakan oleh Terbit di bisnisnya tanpa digaji, maka Terbit diuntungkan dengan tidak membayar penghasilan mereka sebesar Rp 177.552.000.000 (miliar),” katanya, dikutip dari Detik.com, Jumat (11/3/2022).

Caranya, lanjut Edwin, Terbit memanfaatkan situasi akut para pecandu narkotika untuk memperoleh keuntungan, yakni dengan tidak membayar mereka demi kepentingan bisnisnya.

BacaPolda Sumut Bongkar Dua Kuburan Korban Kerangkeng Bupati Langkat

Tim LPSK mendapati bahwa mereka yang menjadi penghuni kerangkeng di rumah Terbit tidak akan pernah bisa pulang. Hal itu diperburuk dengan ketakutan para korban terhadap Terbit yang merupakan seorang kepala daerah.

“Kalau ada Terbit, jangankan makan dan minum, buang air pun para korban tidak berani,” ucapnya.

Dari berbagai temuan itu, Edwin menduga keras telah terjadi praktik perbudakan di kasus kerangkeng milik Terbit dengan iming-iming rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Bahkan, ketika ada penghuni kerangkeng yang meninggal, orang tuanya tidak dibolehkan melayat.

BacaKorban Kerangkeng Perbudakan Bupati Langkat Bertambah Enam Orang

“Pola penguasaan total benar-benar memutus penghuni kerangkeng dari keluarganya. Bahkan ada dua orang tua dari korban yang meninggal dunia dan mereka tidak diperkenankan untuk melayat,” ujar Edwin.

Sementara bagi korban yang sudah masuk dalam kerangkeng perbudakan itu, mereka tidak ada jalan untuk pulang. Sekali pun saat masuk terdapat surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan pihak penanggung jawab kerangkeng, pada kenyataannya mereka tidak bisa keluar.

“Ada yang bisa keluar (dari kerangkeng), tapi harus menyuap kepala lapas, kemudian melarikan diri dan mati. Kalau pun melarikan diri, korban pasti akan dijemput paksa oleh penjaga,” tandasnya.

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: detik.com

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.