Jumat, 29 Maret 2024

Jusuf kalla Nilai Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi

Murianews
Jumat, 4 Maret 2022 12:50:07
Jusuf Kalla saat memberikan laporan progres pembangunan PLTA di Poso (tangkapan layar)
[caption id="attachment_274614" align="alignleft" width="880"]Jusuf kalla Nilai Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi Jusuf Kalla saat memberikan laporan progres pembangunan PLTA di Poso (tangkapan layar)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menilai bahwa penundaan pemilu 2024 sama dengan melanggar konstutusi. Sebab, dalam konstitusi pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali. Jusuf kalla pun meminta kepada semua pihak agar berhati-hati dalam melempar wacana, apalagi pemilu 2024 sudah ditetapkan hari dan tanggal pemungutannya. Sehingga, semua harus menghormati hasil dari keputusan tersebut. "Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," ujar Jusuf kalla, dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (4/3/2022). Jusuf Kalla menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali. Ia khawatir wacana penundaan Pemilu berujung masalah karena adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri. "Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," lanjutnya. Pihaknya juga berpendapat, seharusnya seluruh elite politik Indonesia memilih taat pada konstitusi yang sudah diatur saat ini. Sebab, bangsa Indonesia memiliki sejarah Panjang tentang konflik. "Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," ucapnya. Untuk diketahui, usulan adanya penundaan pemilu 2024 kali pertama dilakukan oleh ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa cak Imin. Usulan itu dilandasi dengan beberapa hal, termasuk situasi pandemic covid-19 yang belum usai. Kemudian muncul dukungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Dia sepakat pemilu 2024 ditunda dengan alasan Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Pertimbangannya, biaya pesta demokrasi lima tahunan itu cukup besar dan akan membebani APBN.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: CNNIndonesia.com

Baca Juga

Komentar