Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

JKN-PBI Pati Tak Tepat Sasaran, Dewan Panggil BPJS Kesehatan dan Pihak Terkait

JKN-PBI Pati Tak Tepat Sasaran, Dewan Panggil BPJS Kesehatan dan Pihak Terkait
DPRD Pati panggil BPJS Kesehatan, Dinsos dan Dinkes Pati (MURIANEWS/Umar Hanafi)

MURIANEWS, Pati – Komisi D DPRD pati menilai Kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di kabupaten Pati banyak yang tidak tepat sasaran. Hal itu menysul adanya berbagai laporan dari warga yang berhak mendapatkan JKN-PBI, tetapi jsutru tidak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto mengatakan, banyak peserta JKN PBI di Kabupaten Pati justru dari kalagan orang yang cukup uang. Sementara orang yang miskin malah tidak mendapatkan jaminan itu,

“Bahkan ada kepala desa yang ngaku istrinya mendapatkan PBI,” ujar Wisnu, Kamis (24/2/2022).

Pihaknya pun mengundang berbagai instansi terkait di Raung Badan Anggaran (Banggar) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak da Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) BPJS Kesehatan dan ormas Mantra.

Baca: Dari 49 Ribu JKN PBI di Pati Nonaktif, Baru Segini yang Direaktivasi

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pati, Bonaventura Andry Sigmanda menjelaskan kepertaan PBI merupakan wewenang dari Kementerian Sosial. Pihaknya hanya menerima data dari Kemensos untuk PBI dari dana APBN dan Dinkes Kabupaten Pati untuk PBI dari APBD.

“Data dari desa terus diverifikasi Dinsos kemudian ke Dinkes setelah itu mengusulkan kepada kami. Baru kami menerbitkan kartu,” ungkap dia.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AKB Pati, Tri Haryumi mengatakan data ini bersumber dari DTKS. Menurutnya, permasalahan ini timbul lantaran petugas dari desa tidak melakukan verifikasi secara berkala.

Baca: Enam Desa di Pati Belum Ajukan DTKS JKN PBI, Warga Miskin Terancam Tak Bisa Gunakan KIS

Bahkan ia menyebut banyak petugas desa yang menangani ini tidak paham IT.

“Operator desa belum paham IT. DTKS belum dipernarui itu banyak di Sukolilo. Padahal seharusnya perbulan berubah terus. Desa nyuwun sewu untuk bergerak,” kata dia.

Ia mangkui sudah melakukan Bimbinngan Teknis (Bimtek). Namun masih banyak petugas yang masih tak paham. “Soalnya yang menunjuk desanya,” ujar Tri.

Mendengar jawaban ini, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntamah menuntut Dinsos P3AKB untuk memperbaiki data. Ia tak masyarakat miskin menjadi korban.

Baca: Pemkab Usulkan 26 Ribu Warga Miskin di Kudus Jadi Peserta JKN PBI APBN

“DTKS belum menyelesaikan masalah. Ada warga yang sangat-sangat miskin belum masuk PBI, DTKS harus valid. PBI harus mengakomodir warga miskin yang paling rendah. Ini menjadi PR Dinsos,” tegas Muntamah.

Kepesertaan BPI BPJS Kesehatan di Pati dari sumber APBN Pati sendiri berjumpa berjumlah 523.549 jiwa per Februari 2022. Sedangkan dari APBD sebanyak 69.413 jiwa.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Cholis Anwar

Comments
Loading...