Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tolak Penambangan, Petani Jepara Dipolisikan

Tolak Penambangan, Petani Jepara Dipolisikan
Polsek Donorojo. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Gegara menolak penambangan ilegal, para petani di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dipolisikan. Mereka dilaporkan pemilik tambang dengan sangkaan perusakan.

Pelaporan itu buntut dari aksi yang dilakukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Utomo yang memotong jembatan glugu akses menuju tambang tersebut.

Aduan pemilik tambang Didik Subiyakto itu tercatat dalam Nomor 04/ II/ 2022 tertanggal 31 Januari 2022.

Baca juga: Lawan Galian C, Petani Tulakan Jepara Hancurkan Akses Tambang Ilegal

Dalam aduan itu, pria asal Pati tersebut melaporkan tentang peristiwa tindak pidana barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau barang pada jum’at 7 Januari 2022 silam.

Ketua Gapoktan Margo Utomo hingga koordinator aksi pun dipanggil Unit Reskrim Polsek Donorojo. Mereka diperiksa untuk menyampaikan klarifikasinya.

“Selama hampir 2 jam, kami diklarifikasi oleh unit reskrim Polsek Donorojo,” kata H. Masruhan, Ketua Gapoktan Margo Utomo, Tulakan, Selasa (15/2/2022).

Lebih lanjut, ia menjelaskan aksi yang dilakukan Gapoktan merupakan reaksi dari tindakan penambangan batuan illegal di tempatnya.

“Aksi yang dilakukan oleh Gapoktan tentu ada sebab-musabab dan asal muasalnya. Petinggi Tulakan sudah memberikan teguran resmi kepada penambang pada 3 Januari 2022, namun tidak diindahkan,” kata Masruhan.

Bahkan, Gapoktan Margo Utomo sudah melayangkan penolakan tertanggal 27 Januari 2022 yang diketahui Petinggi Tulakan dan Ketua BPD Tulakan serta ditembuskan kepada Camat, Kapolsek dan Danramil.

Koordinator Aksi itu, Rahmanto mengaku heran atas aduan yang dilayangkan pemilik tambang kepada kepolisian.

“Sebenarnya kami telah melakukan pengaduan kepolisian pada 4 Januari 2022 tentang penambangan tanpa izin. Kami juga sudah diperiksa pada 24 Januari 2022,” ujarnya.

“Lha ini kok tiba-tiba ada surat pengaduan balik dari penambang untuk kasus yang sedang kami adukan,” ujar Rahmanto.

Atas polemik itu, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Jepara siap mendampingi para petani tersebut.

Ketua LPBHNU Jepara, Nur Syamsudin menyatakan kesiapannya dan bahkan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pendamping hukum.

“Pada prinsipnya LPBHNU Kabupaten Jepara siap mendampingi petani dalam memperjuangkan hak-haknya,” tandas Syamsudin.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.