Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Gagal Menikah dengan Wanita Muslim, Pria Katolik Ini Gugat UU Perkawinan ke MK

Gagal Menikah dengan Wanita Muslim Pria Katolik Ini Gugat UU Kerkawinan ke MK

Hakim di MK saat memutuskan suatu perkara sidang (CNNIndonesia.com))

MURIANEWS, Jakarta- Gegara gagal menikah degan Wanita muslim, pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua yang beragama katolik, melayangkan uji materi (judicial review) Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, ada pasal dalam UU Perkawinan yang bertentangan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945

“Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam,” bunyi permohonan Ramos dalam permohonan gugatannya dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (7/2/2022).

Baca: 2020, Permintaan Dispensasi Perkawinan di Kudus Diprediksi Naik Dua Kali Lipat

Ramos mempersoalkan pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f dalam UU Perkawinan. Menurut Ramos, makna dua ayat dalam pasal tersebut mengandung ketidakpastian hukum.

Dalam pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Ayat (2) berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Baca: Kawin Usia Anak Problem Bersama

“Ketidakpastian tersebut secara aktual telah melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki pemohon, sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinannya karena adanya intervensi oleh golongan yang diakomodir negara,” kata Ramos.

Pasal lain dalam UU Perkawinan yang dipersoalkan Ramos yakni Pasal 8, yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Ramos menganggap menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Padahal, kata dia, perkawinan di Indonesia, melekat pada berbagai macam kultur, agama, budaya, suku, dan sebagainya dan hukum perkawinan yang berlaku juga bersifat pluralistis antara hukum adat, hukum negara,dan hukum agama.

“Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 8 huruf f menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing,” ucapnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.