Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Seribuan Bidang Tanah Pemkab Pati Belum Tersertifikat

Seribuan Bidang Tanah Pemkab Pati Belum Tersertifikat
Kepala BPKAD Pati Sukardi bersama BPN Pati meninjau salah satu aset Pemkab Pati yang belum bersertifikat. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Pati – Seribuan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati belum bersertifikat. Ini berpotensi menimbulkan permasalahan di masa mendatang bila tidak segera disertifikatkan.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, per 31 Desember 2021, ada 1.073 bidang tanah milik Pemkab Pati yang belum bersertifikat.

Bidang tanah itu, meliputi 106 tanah non jalan, 62 tanah jalan kabupaten, 448 tanah jalan poros desa, 357 jaringan irigasi, dan 100 tanah jalan lingkungan perumahan.

Kepala BPKAD Pati Sukardi tak menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Ia mangaku pada 2021 sudah berupaya untuk menuntaskan proses sertifikasi tanah aset Pemkab tersebut. Tapi belum kelar.

Baca juga: 4.000 Bidang Tanah di Jepara Belum Bersertifikat

“Kalau di 2021 kami sudah bisa mensertifikatkan 500-an bidang. Maka targetnya di tahun 2022 ini aset sudah disertifikatkan,” ujar Sukardi, Sabtu (22/1/2022).

Terpisah, Bupati Pati Haryanto berkomitmen di akhir kepemimpinannya ia tidak mau meninggalkan permasalahan untuk penerusnya. Maka dari itu, ia berjanji sebelum bulan Agustus bidang tanah itu sudah bersertifikat atas nama Pemkab Pati.

“Di kepemimpinan saya, ingin menertibkan aset-aset Pemkab Pati agar tidak mewariskan masalah kepada generasi penerus. Ini menjadi tanggung jawab untuk menuntaskan pensertifikatan tanah aset tersebut sebelum Agustus 2022,” ujar Haryanto.

Haryanto menilai pengamanan aset ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan aset oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak mau ada konflik agraria bila aset ini tidak segera sertifikat.

“Jadi prinsipnya sertifikasi itu untuk memastikan hak bahwa yang bertanggung jawab atau yang punya adalah Pemkab. Artinya sertifikat yang sudah terbit itu untuk memastikan bahwa aset Pemkab terjaga,” tandas Haryanto.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...