Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Desa-Desa di Kudus Dapat Kucuran Dana, Ini Besarannya

Desa-Desa di Kudus Dapat Kucuran Dana, Ini Besarannya
Kampung siaga Covid di Desa Demangan Kudus (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Sebanyak 123 desa di Kabupaten Kudus, tahun ini, mendapatkan alokasi dana transfer cukup besar. Angkanya mencapai Rp 271,175 miliar.

Jumlah tersebut, meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadhono mengatakan, jumlah tersebut naik dibanding tahun kemarin. Di mana saat itu alokasinya sebesar Rp 249,56 miliar.

Adi menyebut, di tiap tahunnya jumlah dana transfer pemerintah desa di Kudus memang mengalami kenaikan. “Sehingga tahun ini juga mengalami kenaikan, apalagi ada Pilkades di tujuh desa,” kata Adi, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Tujuh Desa di Kudus Gelar Pilkades Pada 30 Maret Mendatang

Untuk rinciannya, Adi menyampaikan alokasi dana desa adalah sebesar Rp 146 miliar, kemudian ADD sebesar Rp 82 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp 2 miliar, bagi hasil retribusi Rp 14 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp 26,7 miliar, dan bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp 475 juta.

“Untuk bantuan keuangan dari kabupaten akan diberikan ke tujuh desa yang menjalani Pilkades tahun ini,” ungkapnya.

Sementara untuk besaran alokasi dana yang diterima masing-masing desa bervariasi. Alokasi, disesuaikan dengan aturan serta kondisi geografis, jumlah penduduk, luas desa dan tingkat kemiskinan.

“Pembagiannya sesuai ketentuan 90 persen dari total yang diterima pemerintah daerah dibagi rata, sedangkan sisanya sesuai kondisi geografis serta faktor lainnya,” sambungnya.

Kemudian untuk penerimaan ADD, persentase dana yang dibagi secara merata sebesar 60 persen. Sementara selebihnya dibagi sesuai kondisi geografis, jumlah penduduk, luas desa serta tingkat kemiskinan.

Sedangkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi, diatur dalam peraturan bupati.

“Untuk pencairan, masing-masing desa harus sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa tentang APBDes,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana

Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...