Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tahun Ini, Pemerintah Tiadakan Seleksi CPNS

Ilustrasi Kecurangan CPNS
Ilustrasi Para pelamar CPNS Blora formasi tahun 2019 menjalani tes SKD. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Jakarta- Tahun ini pemerintah meniadakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

Meski begitu, pemerintah akan tetap membuka secara khusus untuk selekai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan Peniadaan seleksi CPNS itu diungkapkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, Rabu (19/1/2022).

Sementara untuk rekrutmen PPPK itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021.

Baca: Ini Jadwal dan Syarat Wajib Tes SKB CPNS Kudus

“Untuk seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini,” ungkap Tjahjo dilansir dari Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Dia mengatakan, alasan pemeritah tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 karena keterbatasan waktu. Ia menyebut rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu.

Baca: Satu Lowongan CPNS untuk Difabel Kudus Tak Terisi

Namun, formasi CPNS tidak dihilangkan sepenuhnya dalam seleksi CASN 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Tak menutup kemungkinan, formasi CPNS akan dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023.

Namun hal itu akan mengikuti arah kebijakan pada 2023 serta kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK. Kebijakan untuk merekrut PPPK berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju yang menerapkan jumlah ASN lebih sedikit, dan jumlah PPPK lebih banyak.

Baca: Tersangka Penipuan CPNS di Pati Dicokok Polisi

“Mengacu kepada hal contoh baik tersebut maka Pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat,” ujarnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...