Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Asyik, Pemkab Kudus Beri Keringanan Pembayaran Retribusi Pasar Kliwon

Asyik, Pemkab Kudus Beri Keringanan Pembayaran Retribusi Pasar Kliwon
Ilustrasi: Pasar Kliwon Kabupaten Kudus (MURINAEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memberi keringanan retribusi pedagang Pasar Kliwon Kudus. Pengubahan aturan pemakaian kekayaan daerah (PKD) sebagai landasan keringanan tersebut segera dilakukan.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Kudus terkait hal ini. Orang nomor satu di Kota Kretek itu tidak keberatan dengan hal tersebut.

Namun, pihaknya ditekankan agar tidak menyalahi aturan dalam memberikan keringanan. “Kami sudah koordinasi dengan beliau (Bupati Kudus, red) dan hasilnya tidak masalah,” kata Sudiharti, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Sistem Bayar Sewa Kios Pasar Kliwon Kudus Dikaji Ulang

Terkait besarannya sendiri, pihaknya belum bisa menyampaikan. Pasalnya besaran keringanan tersebut harus menunggu hasil pembahasan karena nantinya juga perlu ada perubahan aturan.

“Ketika nanti sudah dilakukan pembahasan akan kami umumkan,” katanya.

Walau demikian, Pihaknya mengingatkan bagi pedagang yang masih memiliki tunggakan retribusi PKD atau sewa kios di Pasar Kliwon Kudus, diharapkan bisa dibayarkan terlebih dahulu.

Berdasar Perda Nomor 3/2018 tentang Perubahan kedua atas Perda nomor 12/2011 tentang Retribusi PKD, tarif sewa kios maupun ruko per meter persegi adalah sebesar Rp 500 per meter persegi per hari. Sedangkan los, sebesar Rp 250 per meter persegi per hari. Di Pasar Kliwon, ada sebanyak 36 ruko, 863 kios dan 1.356 los dengan jumlah total pedagang mencapai 2.500 pedagang.

Pemkab Kudus sebelumnya melakukan pengkajian sistem pembayaran sewa kios dan los di Pasar Kliwon Kudus. Pengkajian dilakukan, usai sejumlah pedagang mengeluhkan kurang efisiennya sistem pembayaran di sana.

Dalam perjalanannya, pedagang memang harus membayar sejumlah retribusi. Mulai dari sewa kios hingga pembayaran sampah yang tidak ditarik dalam satu waktu. Sementara, di daerah lainnya, pedagang dapat membayar retribusi sebulan sekali, tanpa ada tambahan lainnya.

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut segera melakukan pengkajian pembayaran retribusi itu. Sehingga tidak ada lagi pedagang yang kebingungan ketika membayar.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...