Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Nadiem Makarim Minta Ada Satgas Kekerasan Seksual di Kampus

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. (YouTube/DPR RI)

MURIANEWS, Jakarta– Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) menargetkan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kekerasan seksual di kampus-kampus. Hal itu menyusul banyaknya aksi kekerasan seksual yang selama ini melibatkan lembaga pendidikan tinggi tersebut.

“Target selanjutnya adalah, pada tahun ini, semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” kata Mendikbud Riatek Nadiem Makarim dilansir dari Antaranews.com, Selasa (11/1/2022).

Dirinya tidak menampik bahwa selama ini sudah banyak kampus yang langsung menindaklanjuti akai kekerasan seksual. Bahkan ada juga yang sudah membentuk satgas.

“Keterlibatan mereka ini aktif, mengadakan diskusi untuk membedah isi dari permen (Peraturan Menteri) ini, melakukan sosialisasi, dan bahkan sudah ada yang memulai proses pembentukan satgas,” tutur dia.

BacaAktivis Kampus di UMY Diduga Perkosa Rekan Mahasiswi Saat Haid

Dia menambahkan, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa baru 33 persen dari responden mengetahui tentang Peraturan Mendikbud Riatek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bagi Nadiem, hal tersebut yang mendorong pihaknya untuk terus melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mengambil peran dalam implementasinya.

BacaMahasiswa Kudus Minta Segera Divaksin dan Kampus Keluarkan SOP soal Kekerasan Seksual

“Pada dasarnya, kami ingin peraturan ini diimplementasikan secara kolaboratif, tidak hanya dengan orang-orang di dalam kampus saja, tetapi juga dengan masyarakat umum,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Nadiem juga menyuarakan dukungannya terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR.

RUU TPKS akan menjadi landasan hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual dan diharapkan bisa mencegah tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat, termasuk di sekolah dan kampus di Indonesia.

“Sekarang waktunya kita bergerak bersama memberantas kekerasan seksual, sehingga anak-anak kita bisa belajar dan beraktivitas di mana pun dengan aman. Mari kita terus bergotong-royong, bergerak serentak, mewujudkan merdeka belajar,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Antaranews.com

Comments
Loading...