Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Tarif PBB di Pati Naik Tahun Ini

Tarif PBB di Pati Naik Tahun Ini
Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) Udhi Harsilo Nugroho (masker putih) sedang mendampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Sukardi. (MURIANEWS/Umar Hanafi)

MURIANEWS, Pati – Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati naik tahun ini. Itu setelah Bupati Pati Haryanto berencana menaikkan satu kelas PBB di 2022 ini.

Kenaikan tarif PBB itu diperkirakan mencapai 20 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Kenaikan ini berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Direkomendasikan untuk disesuaikan. Rencananya, naik 10 sampai 20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP-nya,” katanya.

Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, kebijakan ini dilakukan lantaran selama 14 tahun PBB di Pati tidak naik dan baru dilakukan pada 2021 lalu. Padahal berdasarkan aturan, tiap tiga tahun harus ada penyesuaian atau kenaikan.

Baca juga: Setoran PBB Jepara Diduga Ditilap Bertahun-tahun

“Kenapa tidak naik? Awalnya itu menyesuaikan kebijakan dari bapak bupati untuk tidak dinaikkan dulu. Lantaran menyangkut langsung ke masyarakat,” papar Kepala BPKAD Pati Sukardi melalui Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) Udhi Harsilo Nugroho saat ditemui terpisah.

PBB ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemenuhan belanja daerah. “Sudah disesuaikan di pada tahun 2021 lalu. Dimulai kenaikan pada tahun ini,” ungkapnya.

Dia menuturkan pada 2021 wilayah yang mengalami kenaikan yakni, daerah yang dilalui jalan-jalan provinsi dan strategis. Seperti, Margorejo sampai Batangan, jalan Kabupaten Pati Kota, jalan protokol Juwana, Pati ke utara sampai Tayu serta Pati selatan sebagian jalan arah Kayen.

Sedangkan untuk tahun ini, semua wajib pajak PBB mengalami kenaikan. Kenaikan ini kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu. Itu pun tergantung dari nilai NJOP.

“Jadi ndak bisa disamaratakan. Bila semakin tinggi harga tanah, maka semakin tinggi pula PBB-nya. Kami akan menyurati per-kecamatan untuk sosialisasi,” tandasnya.

 

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...