Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

PPKM Level 3 Nataru Batal, Larangan Cuti ASN Lanjut

Ilustrasi: ASN di lingkup Pemkab Kudus mengikuti apel pagi di halaman Pendapa Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah membatalkan rencana PPKM Level 3 saat Nataru se-Indonesia. Meski begitu, larangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat itu tetap berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan larangan itu berlaku di semua level. Menurutnya, keputusan membatalkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat libur Nataru tak akan mengubah larangan cuti abdi negara.

“Prinsipnya ASN/PNS tetap dilarang (cuti) walaupun pandemi Covid-19 berada di level satu,” kata Tjahjo saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, larangan cuti abdi negara dinilai bisa mengurangi mobilisasi masyarakat yang bisa berdampak pada peningkatan kasus Covid-19.

Politikus PDIP itu mengatakan meski PPKM Level 3 dibatalkan, tetap ada pengetatan untuk mencegah lonjakan Covid-19.

Baca juga: PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini Syarat Pelaku Perjalanan

“Tetap ada pengetatan-pengetatan yang nanti diatur lebih rinci dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri),” ujarnya.

Sebelumnya Menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membatalkan penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru. Keputusan ini diambil karena Indonesia dinilai siap menghadapi libur akhir tahun.

“Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan,” kata Luhut, Selasa (7/12) kemarin.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pembatalan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat Nataru merupakan implementasi kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko menggambarkan sektor kesehatan dan ekonomi sebagai gas dan rem. Ketika penularan tinggi, maka rem diinjak untuk menekan kasus. Kemudian, ketika kasus telah menurun, maka ekonomi yang didorong untuk berputar kembali.

“Di sisi lain, ada hal-hal yang harus dipikirkan. Pada sektor yang lain, ekonomi harus juga bisa bergerak,” katanya saat ditemui di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (7/12).

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...