Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Ini Aktor Pembatalan PPKM Level 3 Nataru

Ini Aktor Pembatalan PPKM Level 3 Nataru
Ilustrasi. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Jakarta – Mendagri Tito Karnavian mengungkap aktor dibalik pembatalan kebijakan PPKM Level 3 se-Indonesia saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), Selasa (7/12/2021).

Menurutnya, kebijakan yang mulanya direncanakan selama sepuluh hari (24 Desember 2021 – 2 Januari 2022) itu dianulir karena keinginan Presiden Jokowi untuk tidak ada penyekatan selama Nataru.

Lewat keinginan Jokowi itu, kemudian rencana itu ditinjau ulang dan selanjutnya dibatalkan. Keinginan Jokowi itu diungkapkan saat rapat sebelum keputusan pembatalan dilakukan.

Dalam rapat, Presiden Jokowi tak ingin ada penyekatan selama Nataru sebagaimana jika PPKM Level 3 diterapkan. Sebagai gantinya, kata Tito, pemerintah sepakat menggantinya dengan pembatasan khusus Nataru.

“Presiden menyampaikan tidak perlu ada penyekatan-penyekatan tapi diperkuat di tempat ruang-ruang publik itu menggunakan PeduliLindungi,” ujar Tito dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (27/12/2021).

Baca juga: Penerapan PPKM Level 3 saat Nataru BATAL

Lewat pembatasan khusus Nataru, kata Tito, pembatasan di ruang-ruang publik seperti pusat perbelanjaan dibatasi maksimal 75 persen. Kapasitas itu lebih longgar jika pemerintah menerapkan PPKM Level 3 yakni 50 persen.

Tito mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan penerapan pembatasan khusus saat Nataru mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022.

“Di antaranya membahas masalah antisipasi Nataru, kita melihat bahwa dari hasil rapat terbatas kemarin di Istana berbagai masukan menunjukkan bahwa situasi relatif landai,” katanya.

Baca juga: DKI Jakarta Tetap Terapkan PPKM Level 3 Nataru

Di sisi lain, Tito meyakinkan bahwa masyarakat di sejumlah daerah terutama di sembilan wilayah aglomerasi telah mencapai herd immunity atau kekebalan massal seiring angka vaksinasi yang tinggi.

Dengan begitu, katanya, penerapan PPKM Level 3 di semua daerah tak lagi relevan. Sebab, setiap daerah mencatat pergerakan dinamis terkait laju angka penyebaran kasus.

“Ini kan semua dinamis, dinamis, kita melihat angka-angka indikator, kemudian tingkat vaksinasi yang meningkat, yang baik, meskipun perintah Presiden untuk digenjot terus sampai 70 persen target akhir Desember,” katanya.

Sempat diumumkan Menko PMK Muhadjir Effendy pertengahan November lalu, PPKM Level 3 resmi dicabut pemerintah. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah akan tetap memberlakukan model pembatasan sesuai asesmen yang diberlakukan saat ini.

Luhut beralasan jumlah tes dan telusur saat ini lebih baik dibanding periode yang sama di 2020.

“Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah,” ucap Luhut.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...