Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Soal Insentif Buruh, Bupati Jepara Minta Izin Ganjar

Ribuan buruh saat turun aksi tuntun kenaikan UMK di depan kantor bupati Jepara beberapa hari lalu. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Sejumlah perwakilan serikat buruh kembali mendatangi bupati Jepara untuk memperjelas nasib mereka, Senin (29/11/2021). Sebelumnya, bupati menjanjikan akan memberikan jawaban terkait tuntutan yang mereka sampaikan ketika demonstrasi Jumat (26/11/2021) lalu.

Sejumlah tuntutan yang digemborkan para buruh antara lain terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara agar tidak hanya Rp 1.403. Mereka menuntut agar ada kenaikan minimal 10 persen atau naik sekitar Rp 210 ribu.

Selain itu, buruh juga menuntut agar bupati Jepara mengeluarkan surat atau produk hukum yang diedarkan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Ukir. Isinya, perusahaan harus memberikan insentif  atau tambahan gaji.

Tambahan gaji ini digunakan untuk membeli perlengkapan protokol kesehatan (prokes). Seperti masker atau handsanitizer.

Membayar janji itu, Bupati Jepara Dian Kristiandi memberikan jawaban atas tuntutan-tuntutan tersebut.

Baca: Disnaker Jepara Kabulkan Usulan Buruh soal Insentif Upah

Andi menegaskan bahwa dirinya tidak bisa langsung mengeluarkan keputusan sesuai dengan tuntutan buruh. Sebab, urusan upah minimum sangat berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga, saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng Ganjar pranowo. Isinya yaitu catatan-catatan dirinya atas realitas upah di Jepara. Harapannya, gubernur bisa mempertimbangkannya.

“Saya ini mesti minta izin dulu ke gubernur kalau mau mengeluarkan surat keputusan tersebut. Apakah diizinkan atau tidak ya, tergantung gubernur,” katanya.

Baca: Soal UMK Jepara, Bupati Didesak Surati Perusahaan Agar Siapkan Hal Ini

Terkait dengan angka kenaikan UMK, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, penghitungan UMK tersebut ditentukan oleh rumus yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Yaitu tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Saya paham betul kebutuhan buruh selama pandemi ini berlipat. Pengeluarannya juga berlipat-lipat. Dan itu yang kemarin kawan-kawan buruh itu tuntut. Mereka ingin ada gaji tambahan untuk pembelian fasilitas prokes,” terangnya.

 

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...