Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Jokowi Jamin Investasi Jalan Terus

Jokowi Jamin Investasi Jalan Terus
Presiden Joko Widodo (YouTube/Sekretariat Presiden)

MURIANEWS, Jakarta – Presiden Jokowi pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Putusan MK terkait UU Cipta Kerja masih berlaku meski harus ada perubahan.

Dalam konfrensi pers secara virtual di Istana Kepresidenan, Presiden mengatakan MK telah memutuskan UU Cipta Kerja masih berlaku. Oleh karena itu, Jokowi memastikan keamanan investasi itu.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya undang-undang Cipta kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam undang-undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” kata Jokowi, dikutip MURIANEWS dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/11/2021).

Baca juga: Gugatan Buruh soal UU Cipta Kerja Ditolak

“Oleh karena itu saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin sekali,” imbuhnya.

Jokowi menyatakan komitmen Pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural deregulasi dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Untuk itu, kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus dipimpinnya dan dipastikan.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK,” ujarnya.

Jokowi sendiri telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya.

Baca juga: Jateng, Provinsi Terbaik Pelayanan Investasi

Sebelumnya diberitakan, MK menolak gugatan buruh soal Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Namun, MK menyarankan agar UU itu diperbaiki hingga dua tahun kedepan.

Amar putusan itu dibacakan Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, Kamis (25/11/2021).

“Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,” katanya, Kamis (25/11).

“Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian,” lanjutnya.

Majelis hakim juga menyatakan UU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’.

“Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ujar Anwar.

Tak hanya itu, MK memerintahkan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan. Adapun tenggat waktu perbaikan diberikan dalam waktu dua tahun sejak putusan disampaikan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, kata Anwar, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

 

Reporter: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...