Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

OPINI

Hari Guru dan Guru Toleran

Moh Rosyid *)

KEPUTUSAN Presiden RI No 78/1994 tentang Hari Guru Nasional (HGN) -bertepatan denga ulang tahun Persatuan Guru RI (PGRI) – bertujuan menghormati para guru. Awalnya, organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sebagai media perjuangan para guru pribumi era kolonial Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Tahun 1932 PGHBI berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).

Di era kolonial Jepang, segala jenis organisasi dilarang, termasuk PGI. Pada 24-25 November 1945 di Surakarta diadakan kongres hingga lahirlah Persatuan Guru RI (PGRI) tiap 25 November dirayakan sebagai HGN. Lalu, apa yang harus dilakukan guru era millenial?

Guru memerlukan peran lembaga atau organisasi lain. Pertama, Dewan Pendidikan (DP). PP No 17/2010 tugas pokok DP (1) advertising, memberi pertimbangan dan rekom pada eksekutif, legislatif, dan satuan/penyelenggara pendidikan tentang kebijakan dan program pendidikan, sumber pendanaan lain, kriteria tenaga pendidikan, standar kinerja satuan pendidikan, sistem penerimaan siswa baru, peningkatan mutu

(2) Supporting; mendorong kerja sama dengan penyelenggara pendidikan, orangtua dan masyarakat, mendorong peningkatan partisipasi warga, (3) Controlling; memonitor dan mengevaluasi (monev) kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, (4) Mediasi, antara masyarakat (perseorangan atau kelompok) dan pemerintah.

Tugas pokok DP, memberi pertimbangan pada Pemkab dalam penentuan kebijakan pendidikan, memberi pertimbangan tentang finansial, pemikiran, ketenagaan pendidikan. Kedua, Komite Sekolah, badan mandiri mewadahi peran warga dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan luar sekolah (nonformal). Dua lembaga ini ‘nyaris’ tak terdengar kinerjanya? Padahal peran guru menghadapi dinamika, khususnya mewujudkan guru toleran.

Ada Apa dengan Guru Agama di Tarakan Kaltara ?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan dari orangtua 3 siswa SDN 051 Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang tak naik kelas tiga kali berturut-turut (2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021).

Sang kakak beradik umat Kristen Yehova, M 14 tahun kelas 5 SD, Y 13 tahun, kelas 4 SD, dan YT 11 tahun, kelas 2 SD. Orangtua/wali murid bermediasi dengan pihak sekolah tapi belum berhasil. Wali siswa melangkah melalui PTUN dan menang.

Tapi, sekolah berdalih secara beda dalam tiga tahun ketidaklulusan anak (tak masuk sekolah tanpa alasan 3 bulan, padahal, ketiga anak dikeluarkan pada 15 Desember 2018.  Ketiga anak masuk sekolah lagi pasca-PTUN Samarinda menetapkan putusan sela 16 April 2019 hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Sekolah memutuskan ketiganya tak naik kelas.

Pada 8 Agustus 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda membatalkan keputusan sekolah (terbukti melanggar hak anak atas pendidikan dan kebebasan melaksanakan keyakinan). PTUN Samarinda menilai tindakan sekolah mengeluarkan, menghukum sebagai pelanggaran hukum, tidak sejalan dengan perlindungan konstitusi atas keyakinan agama dan ibadah.

Akhirnya, anak sekolah lagi, tapi tidak naik kelas lagi, guru/pembimbing agama Kristen di sekolah keberatan jika ketiga kakak-beradik mengikuti pelajaran agama Kristen karena beda akidah.

Tahun 2009-2020 ketiga siswa kembali tidak naik kelas (tak diberi pelajaran agama Kristen dan tak mempunyai nilai agama di rapotnya). Anak masuk sekolah melalui putusan PTUN Samarinda, tapi dibiarkan tanpa akses pada kelas. Padahal, anak tidak pernah menolak kelas agama, bahkan memintanya.

Tahun ajaran 2020/2021 pihak sekolah beralasan nilai agama ketiga anak rendah sehingga tidak dinaikkan kelas, pemicunya anak disuruh menyanyi lagu rohani tak mampu dengan baik. Ketiga anak audiensi dengan KPAI dan Itjen Kemendikbud via zoom, menyatakan tidak mau sekolah jika tidak naik lagi.

Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, F.X Hasto Budi Santoso, Selasa 23 November 2021 membantah tudingan di atas terkait intoleransi di sekolahnya. Itjen kemendikbud bersama KPAI memantau langsung ke Tarakan pada 22-26 November 2021 bertemu dengan sejumlah pihak, ortu/ pengadu, dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan, dan LPMP Kalimantan Utara. Tahun 2021 tema HGN ‘Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan’ harus diwujudkan.

 

*) Dosen IAIN Kudus

Comments
Loading...