Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Bupati Kudus Beri Solusi soal Rendahnya Kenaikan UMK 2022

Bupati Kudus HM Hartopo. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo mengakui usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2022 sangat rendah. Hartopo pun memberi solusi mengenai hal ini.

Solusinya yakni ia mendorong adanya kesepakatan internal antara perusahaan dan pekerja di Kabupaten Kudus.

Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati rendahnya kenaikan upah minimum Kabupaten 2022 mendatang.

UMK Kudus sendiri, diusulkan ke gubernur Jateng naik 0,09 persen saja atau sebesar Rp 2.062,93 dari UMK tahun 2021 yang sebesar Rp 2.290.995,33. Sehingga nominalnya akan menjadi Rp 2.293.058,26.

Sementara dari pihak pekerja yang diwakili serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) Kudus meminta UMK Kudus untuk naik sebesar 5,17 persen. Atau sekitar Rp 118 ribu, sehingga pada 2022 nominalnya bisa menjadi Rp 2.409.430,-

“Kami lebih mengarahkan ke perundingan bipartit ya, atau internal antara perusahaan dan pekerjanya, soal kenaikan UMK ini,” kata Hartopo, Jumat (26/11/2021).

Baca: Bupati Kudus Akui Kenaikan UMK 2022 Rendah

Ketika itu sudah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri akan mendukung apapun keputusan dari kesepakatan itu. Hanya, semuanya tetap diminta untuk berkoordinasi. Baik dari pihak pengusaha, maupun pekerja.

“Kemarin dari SPSI  memang tuntutannya ada di 5,17 persen, namun ini kami minta Apindo mengkoordinasikannya dulu dengan pengusaha-pengusaha, jangan sampai jadi masalah,” imbuh dia.

Baca: UMK Kudus Diusulkan Naik Cuma Rp 2000 Perak, Ini Kata Apindo

Pemkab Kudus sendiri, lanjut Hartopo, memang tidak bisa mengikat dalam perjanjian tersebut. Sehingga memang hanya perusahaan-perusahaan yang berkomitmen yang akan menjalankan kesepakatan tersebut.

“Mungkin dari perusahaan besar atau skala menengah ke atas atau bagaimana,” lanjutnya.

Walau demikian, pihaknya pun berpesan untuk tidak menjadikan kesepakatan tersebut sebagai aturan yang mengikat. Sehingga tidak semua perusahaan di Kudus harus menjalankan.

“Jangan sampai mengikat, artinya juga perusahaan skala kecil juga harus menjalankannya, saya tidak mau itu,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...