Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

KSPSI Ancam Gelar Aksi soal UMK Kudus, Bupati Bilang Begini

Bupati Kudus HM Hartopo (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus berencana menggelar aksi keprihatinan atas rendahnya rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2022. Mereka akan turun ke jalan awal pekan depan.

Ratusan orang pekerja pun diperkirakan turut dalam aksi tersebut.

Aksi keprihatinan sendiri, merupakan bentuk dari rasa kekecewaan mereka atas rendahnya kenaikan UMK Kudus yang direncanakan hanya hanya naik 0,09 persen saja atau sebesar Rp 2.062,93 dari UMK tahun 2021 yang sebesar Rp 2.290.995,33. Sehingga nominalnya akan menjadi Rp 2.293.058,26.

“Kami akan turun ke jalan, apa adanya saja, namanya bentuk prihatin, berdoa bersama, makan nasi kucing atau apalah secara Bersama. Supaya masyarakat dan perusahaan bisa menilai pekerja benar-benar sedang prihatin,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kudus Andreas Hua.

Baca: Lika-Liku KSPSI Kudus Usulkan UMK Layak, Tapi Terganjal Hal Ini

Bupati Kudus HM Hartopo pun buka suara mengenai rencana ini. Ia meminta KSPSI Kudus tak melakukan unjuk rasa di Kudus. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

Alih-alih unjuk rasa, Hartopo pun menyarankan untuk diadakan audiensi saja. Sehingga benar-benar ada penyelesaian yang konkrit.

“Di tingkat nasional kan banyak ya, tapi kalau bisa Kudus tidak usahlah,” katanya, Jumat (26/11/2021).

Hartopo pun mengatakan penyelesaian masalah ini masih bisa dibicarakan baik-baik. Apalagi saat audiensi beberapa waktu lalu ada kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja terkait besaran kenaikan UMK tersebut.

“Bisa dibicarakan itu, wong kemarin juga sudah dibicarakan juga pemerintah manut saja kok,” ujarnya.

Baca: KSPSI Anggap Usulan Kenaikan UMK Kudus Tak Ada Artinya

Hartopo pun menyadari kenaikan tersebut sangat rendah. Hartopo, juga mengatakan jika kenaikan dengan nominal tersebut tidak ada artinya.

Walaupun begitu, pihaknya mengatakan kenaikan yang minim ini juga dilakukan untuk menyesuaikan inflasi yang terjadi. Selain itu, juga berkaitan dengan minat investor untuk menanam modal di Kota Kretek.

“Itu sebuah keputusan pemerintah ya bagaimana, dengan adanya PP Nomor 36 juga ya mau bagaimana,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...