Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Pemerintah Segera Perbaiki UU Cipta kerja
Menko Perekonomian Airlanggar Hartarto. (YouTube/Sekretariat Kabinet)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah menyiapkan perbaikan Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Itu sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Putusan Uji Formil UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Kamis (26/11/2021).

Airlangga mengatakan, dalam putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta kerja tetap berlaku,” kata Airlangga Hartarto dikutip MURIANEWS dan YouTube Sekretarian Kabinet RI, Jumat (26/11/2021).

“Selanjutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arah ke arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” lanjutnya.

Baca juga: Gugatan Buruh soal UU Cipta Kerja Ditolak

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim MK menolak gugatan kelompok buruh untuk pembatalan UU Cipta Kerja. Namun, MK menyatakan UU Cipta Kerja perlu ada perbaikan-perbaikan.

Dalam sidang, Majelis hakim menyatakan UU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’.

“Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ujar Anwar.

Tak hanya itu, MK memerintahkan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan. Adapun tenggat waktu perbaikan diberikan dalam waktu dua tahun sejak putusan disampaikan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, kata Anwar, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Kembali ke Airlangga, dalam konfrensi pers secara virtual itu, ia menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK. Pemerintah juga akan melaksanakan UU No 11 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK.

Menurut Airlangga, putusan MK telah menyatakan bahwa undang-undang Cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

 

Reporter: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...