Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Lika-Liku KSPSI Kudus Usulkan UMK Layak, Tapi Terganjal Hal Ini

Pekerja pabrik rokok memegang uang THR dari perusahaannya. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus telah sepakat mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus sebesar 0,09 di tahun 2022. Atau naik sekitar Rp 2.062,93 dari UMK tahun 2021 lalu yang sebesar Rp 2.290.995,33.

Sehingga, UMK Kabupaten Kudus pada tahun 2022 nanti diusulkan sebesar Rp 2.293.058,26.

Pada Dewan Pengupahan sendiri, terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mewakili perusahaan, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang mewakili pekerja. Serta dari pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan.

Ketiga pihak tersebut kemudian sepakat atas nominal itu yang kini tengah diajukan ke Provinsi Jawa Tengah untuk segera ditetapkan gubernur.

Walaupun begitu, KSPSI Kudus selaku perwakilan pekerja sebenarnya tidak sepakat atas kenaikan usulan yang bisa dibilang terlalu rendah tersebut. Apalagi, kondisi Kudus kini masih dalam masa pandemi yang sangat berdampak pada pemasukan buruh.

“Kami bisa dibilang tidak bisa berkutik karena adanya PP Nomor 36 tentang Pengupahan itu,” kata Ketua DPC KSPSI Kudus Andreas Hua, Kamis (25/11/2021).

Baca: KSPSI Kudus Minta Perusahaan Mau Naikkan UMK 5,17 Persen

KSPSI, lanjut Andreas, bukan berarti tak melakukan apa-apa. Mereka yang tergabung di Dewan Pengupahan daerah pun sebenarnya telah mengusulkan kenaikan yang lebih manusiawi. Yakni sebesar 5,17 persen.

Dalam forum, lanjut dia, baik perusahaan maupun pekerja juga telah sepakat atas usulan tersebut. Namun ketika dihitung dengan formulasi yang sesuai dengan PP Nomor 36 tersebut, hasilnya benar-benar tidak bisa membuat hati legawa.

Sebelum PP Nomor 36 sendiri, lanjut Andreas, dari pihak KSPSI biasanya melakukan survei lapangan dan bisa menentukan ke arah mana pertumbuhan ekonomi hingga inflasi yang terjadi. Sehingga ada data penguat argumen yang bisa mereka bawa untuk pengusulan kenaikan UMK.

Baca: KSPSI Anggap Usulan Kenaikan UMK Kudus Tak Ada Artinya

Namun semenjak diberlakukannya PP Nomor 36, semua data formulasi untuk penghitungan kenaikan UMK telah disediakan oleh BPS dan disampaikan melaui Kemenaker. Angka-angkanya pun bisa dibilang sangat timpang.

“Saat dibahas Dewan Pengupahan semua formulasi sudah ada semua data dari BPS melalui Kemenaker, tinggal memasukkan saja dan akhirnya didapati jumlah tersebut (0,09, red). Lemas kami dibuatnya, tidak bisa berkutik apa-apa,” terangnya.

Baca: UMK Kudus Diusulkan Naik Cuma Rp 2000 Perak, Ini Kata Apindo

KSPSI kemudian beraudiensi dengan Bupati Kudus selaku pemangku wilayah. Namun sama saja bupati tidak berani untuk tidak melaksanakan PP Nomor 36 tersebut karena adanya sanksi administrasi.

“Ini juga terjadi di berbagai daerah, para bupati ataupun wali kota takut untuk tidak melaksanakan PP Nomor 36 karena adanya sanksi,” imbuh dia.

Satu-satunya harapan kini, lanjut Andreas, adalah perusahaan mau untuk tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Dari KSPSI sendiri, mengusulkan UMK bisa naik hingga 5,17 persen.

Atau, jika dikalkulasikan adalah sebesar Rp 118 ribu dari tahun 2021. Sehingga pada 2022 nominalnya bisa menjadi Rp 2.409.430.

“Namun kami tetap sadar diri. Karena kondisi pandemi seperti ini, setidaknya kenaikan bisa disesuaikan dengan keuangan perusahaan. Asal tidak di 0,09 persen saja, itu sangat memprihatinkan,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...