Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Gugatan Buruh soal UU Cipta Kerja Ditolak

Gugatan Buruh soal UU Cipta Kerja Ditolak
Ilustrasi omnibus law UU Cipta Kerja (Fuad Hasim/detikcom)

MURIANEWS, Jakarta – Gugatan buruh soal Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ditolak Mahkamah Konstitusi. Namun, MK menyarankan agar UU itu diperbaiki hingga dua tahun kedepan.

Amar putusan itu dibacakan Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, Kamis (25/11/2021).

“Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,” katanya mengutip dari CNN Indonesia, Kamis (25/11).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Puluhan Mahasiswa Pati Gelar Aksi di Depan DPRD

“Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian,” lanjutnya.

Majelis hakim juga menyatakan UU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’.

“Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ujar Anwar.

Tak hanya itu, MK memerintahkan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan. Adapun tenggat waktu perbaikan diberikan dalam waktu dua tahun sejak putusan disampaikan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, kata Anwar, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Putusan MK tersebut juga didengarkan kelompok buruh yang menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda, Kamis (25/11). Massa aksi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) memutuskan untuk mendengarkan sidang putusan tersebut dari depan Gedung Sapta Pesona lantaran diadang kawat duri milik kepolisian.

Kelompok aksi menyaksikan jalannya sidang yang disiarkan secara langsung di YouTube. Siaran tersebut kemudian disambungkan dengan pengeras suara yang terpasang di mobil komando.

Diketahui, KPSI resmi mengajukan permohonan uji materi UU Cipta Kerja ke MK pada November 2020. Permohonan itu teregistrasi pada 12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 101/PUU-XVIII/2020.

Dalam gugatannya, buruh menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) selaku penggugat menilai UU Cipta Kerja cacat prosedur dari tahap awal hingga penetapannya.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai kecacatan formil diawali dengan tidak dilibatkannya serikat buruh dalam perencanaan, pembentukan, hingga penetapan aturan tersebut.

Selain itu, UU Cipta Kerja diubah berkali-kali baik dari segi halaman maupun pasal-pasal yang ada. Ia menduga ada perubahan substansi pasal, sebab saat ditanya majelis hakim keterangan pemerintah dan DPR dinilai berbelit-belit.

Selain KSPI, beberapa serikat buruh juga mengajukan permohonan uji materi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi.

Gugatan yang diajukan buruh dalam UU Cipta Kerja ini terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam hal ini penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali.

Buruh juga menggugat UU Cipta Kerja soal pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah dan upah minimum.

Selain itu, gugatan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.

Bertepatan dengan pembacaan keputusan terkait hasil uji formil dan materil UU Cipta Kerja di MK, sejumlah elemen buruh menggelar demo di beberapa daerah, termasuk Jakarta.

Sebanyak 2.645aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh yang bakal digelar di depan Mahkamah Konstitusi dan Balai Kota DKI Jakarta.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...