Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Disnaker Jepara Kabulkan Usulan Buruh soal Insentif Upah

Samiadji, Kepala Diskopukmnakertrans saat audiensi dengan buruh dan DPRD Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jepara meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara untuk mengintruksikan kepada perusahaan-perusahaan supaya mau memberikan insentif atau tambahan gaji.

Insentif itu ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh para buruh dalam membeli perlengkapan protokol kesehatan (prokes).

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Jepara Samiadji, menerima usulan tersebut. Pihaknya mengabulkan permintaan itu dan akan memasukkannya dalam catatan atau rekomendasi kepada bupati Jepara.

“Saya akan memasukkan usulan itu untuk melengkapi catatan sebagai pertimbangan bupati. Tentu akan kami cantumkan. Catatan itu akan menjadi pertimbangan bagi bupati dan Sekda Jepara,” kata Samiadji, saat audiensi dengan KSPSI dan Komisi C DPRD Jepara, Kamis (25/11/2021).

Baca: Soal UMK Jepara, Bupati Didesak Surati Perusahaan Agar Siapkan Hal Ini

Kendati demikian, Samiadji berencana tidak akan menyebutkan nominal angka insentif yang harus diberikan oleh perusahaan kepada buruh. Melainkan hanya intruksi untuk penambahan intensif saja. Itu pun ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing perusahaan.

“Kalau menyebutkan nominal, kesannya seolah-olah kita memaksa. Biarkan nanti serikat pekerja yang mengomunikasikannya dengan perusahaan masing-masing,” jelas Samiadji.

Baca: Hasil Hitung Dewan Pengupahan, UMK Jepara Hanya Naik Rp 1.403

Dalam audiensi itu, KSPSI meminta kepada pemerintah daerah agar mendesak perusahaan memikirkan biaya pembelian perlengkapan prokes seperti masker dan handsanitizer.

Sebab, selama ini para buruh harus merogoh sakunya sendiri untuk membeli kebutuhan wajib itu. “Saya pikir itu tuntutan realistis dari para buruh,” imbuh Samiadji.

Diberitakan sebelumnya, selain mendesak persoalan itu, para buruh Jepara juga mendesak agar usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tidak jadi hanya Rp 1.403. Para buruh meminta agar pemerintah menggunakan batas atas dengan nominal sekitar Rp 56 ribu.

Tetapi, sampai saat ini belum ada keputusan tentang penetapan UMK Jepara tahun 2022. Sebab, masih menunggu ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang memiliki deadline akhir bulan ini.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...