Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Soal UMK Jepara, Bupati Didesak Surati Perusahaan Agar Siapkan Hal Ini

Audiensi KSPSI dengan Komisi C DPRD Jepara terkait UMK 2022. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Serikat buruh di Kabupaten Jepara masih belum bisa menerima kebaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diusulkan hanya naik Rp 1.403. Kamis (25/11/2021) hari ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jepara.

Mereka meminta agar DPRD Jepara mendesak bupati Jepara mengeluarkan surat edaran terkait masalah itu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Jepara Murdianto, mengaku sangat resah dengan usulan UMK Jepara yang hanya naik Rp 1.403 itu. Menurutnya, kenaikan itu sangat merugikan seluruh buruh.

“Ini kenaikannya kok cuma Rp 1.403, itu buat bayar parkir saja tidak cukup. Bayar parkir itu Rp 2.000. Saya sendiri bingung bagaimana teman-teman buruh ini menyikapi itu,” kata Murdianto, saat audiensi dengan Komisi C DPRD Jepara.

Murdianto menyampaikan bahwa desakan untuk mengubah usulan UMK itu akan berhadapan dengan regulsi pemerintah pusat. Sedangkan, aturan tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.

Untuk itu, Murdianto mengusulkan agar Bupati Jepara mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan.

Baca: Hasil Hitung Dewan Pengupahan, UMK Jepara Hanya Naik Rp 1.403

Surat tersebut berisi perintah kepada pihak perusahaan untuk memberikan tambahan insentif yang dijadikan sebagai pengganti biaya pembelian perlengkapan protokol kesehatan (Prokes). Sebab, selama ini para buruh membeli dengan uangnya sendiri-sendiri.

“Saya rasa usulan ini sangat realistis dari kami. Karena pemerintah dan perusahaan lupa dari mana kami punya uang untuk beli masker atau handsanitizer. UMK saja naiknya segitu, bagaimana bisa kita beli masker yang harganya jauh di atas itu,” tegas Murdianto.

Kendati begitu, Murdianto tidak menyebutkan berapa besar tambahan insentif itu. Tetapi, bagi dia, besaran intensif tersebut disesuaikan dengan kemampuan perusahaan masing-masing.

Baca: Geruduk Kantor Bupati, Buruh Jepara Tolak Kenaikan UMK Rp 1.403

Menanggapi tuntutan itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, menyepakati usulan buruh tersebut. Pihaknya juga langsung merekomendasikan tuntutan itu kepada Bupati Jepara.

Nur Hidayat mendesak agar dalam waktu dekat bupati menyurati atau memanggil perusahaan-perusahaan, terutama yang dimiliki orang asing untuk mendiskusikan tuntutan tersebut.

Senada dengan Murdianto, Nur Hidayat juga menganggap bahwa usulan terkait surat edaran itu sangat realistis di tengah penerapan aturan yang ada.

“Saya sepakat dengan usulan itu. Kami minta bupati segera ambil sikap kongkrit soal UMK ini. Pokoknya secepatnya harus ambil sikap,” tandas Nur Hidayat.

 

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...