Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

KSPSI Anggap Usulan Kenaikan UMK Kudus Tak Ada Artinya

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kudus Andreas Hua. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus menilai usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus tak berarti apa-apa. Terlebih, kini masih dalam masa pandemi Covid-19.

UMK Kudus sendiri diusulkan naik 0,09 persen atau sebesar Rp 2.062,93 dari UMK tahun 2021 yang sebesar Rp 2.290.995,33. Sehingga nominalnya kini menjadi Rp 2.293.058,26.

“Kenaikan pada tahun ini sangat tidak berarti apa-apa, benar-benar tidak ada artinya itu,” kata Ketua DPC KSPSI Kudus Andreas Hua, Kamis (25/11/2021).

Menurut dia, dalam kondisi saat ini, uang sebesar Rp 2 ribu hanya cukup membeli sejumlah masker saja. Sementara di tiap harinya, seorang pekerja harus mengganti maskernya.

Belum lagi, sambungnya, dengan harga kebutuhan barang pokok yang terus melambung tinggi. Seperti minyak goreng dan bahan pokok lain yang lambat laun juga mengalami peningkatan harga.

“Kasihan para pekerja, selama pandemi upah kami juga berkurang karena adanya sistem sif yang diterapkan perusahaan, ini UMK juga hanya naik sedemikian kecilnya,” lanjut dia.

Baca: Dewan Pengupahan Sepakat Usulkan UMK Kudus Naik Hanya 0,09 persen

Oleh karena itulah pihaknya mendorong agar perusahaan-perusahaan di Kudus mau menaikkan UMK tak sesuai kesepakatan dewan pengupah. Namun tetap melihat dari segi pertumbuhan keuangan perusahaan.

“Kami mengusulkan kenaikan sebanyak 5,17 persen dari UMK 2021. Namun jumlah tersebut bukanlah jumlah pakem, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” pungkasnya.

Asosiasi Pengusa Indonesia (Apindo) Kudus sebelumnya juga menilai kenaikan tersebut relatif lebih kecil dibanding kenaikan UMK tahun lalu.

Baca: UMK Kudus Diusulkan Naik Cuma Rp 2000 Perak, Ini Kata Apindo

Oleh karenanya, Apindo berharap pemerintah bisa menekan laju kenaikan harga sembilan bahan pokok yang ada di pasaran.  Apindo menilai, akan sangat percuma jika UMK naik namun harga komoditas bahan pokok juga ikut naik.

“Kenaikan upah ini tidak ada artinya kalau bahan-bahan pokoknya juga naik,” tegas Ketua Apindo Bambang Sumadiyono.

Ketika itu tidak dilakukan pemerintah, kata Bambang, maka akan sama saja bagi pekerja. Hal tersebut juga berlaku di daerah-daerah yang kenaikan UMK-nya tinggi.

“Mau UMK-nya naik tinggi kalau kebutuhan bahan pokoknya juga naik tinggi ya sama saja, tidak ada yang dinikmati. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mengendalikan kenaikan harga sembilan bahan pokok,” tegasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...