Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Larang Perayaan Tahun Baru, Semua Alun-Alun Ditutup

Larang Perayaan Tahun Baru, Semua Alun-Alun Ditutup
Portal penutupan akses di Alun-alun Kudus saat PPKM Darurat beberapa waktu lalu. Sekarang sudah dibuka menyusul Kabupaten Kudus masuk di asesmen kriteria PPKM Level 2.(MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah telah melarang perayaan tahun baru. Pada 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2022, pemerintah akan menutup semua alun-alun di daerah-daerah.

Itu tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

“Meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desembre sampai dengan 2 Januari 2022,” bunyi diktum kesatu huruf j Inmendagri No 62 tahun 2021 seperti dilihat MURIANEWS, Rabu (24/11/2021).

“Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022,” bunyi diktum kesatu huruf k Inmendagri No 62 tahun 2021.

Peniadaan kegiatan dalam bunyi diktum kesatu huruf j dan huruf k menyusul diberlakukannya PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Baca juga: PPKM Level 3, Pemerintah Larang Pesta Tahun Baru

Dalam Inmendagri tersebut, Gubernur, Bupati dan Walikota juga diminta mengaktifkan kembali fungsi Satgas Penanganan Covid19 di tingkat Provinsi hingga lingkungan RT/RW. Pengaktifannya diberi tenggat waktu selambat-lambatnya pada 20 Desember 2021.

Kemudian pemprov dan pemda diminta memperketat kembali penerapan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, mencuci tangan, mejaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3 T (testing, tracing, treatment).

Selain itu, Gubernur, Bupati, dan Walikota juga diminta melakukan langkah percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021.

“Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Inmendagri No 62 tahun 2021.

Intruksi ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Aturan ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Titto Karnavian, Senin (22/11/2021).

 

Reporter: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...