Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

DPRD Minta Pemkab Jepara Serius Tangani Anak Tidak Sekolah

Sejumlah siswa di Jepara saat mengikuti pelajaran. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara dipandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Komisi C DPRD Jepara pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tak main-main dalam menangani itu.

Diberitakan sebelumnnya, Kabupaten Jepara menempati urutan ke lima di Jawa Tengah dalam jumlah anak putus sekolah (ATS). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, jumlah ATS di Bumi Kartini bahkan mencapai 17.065.

Angka tersebut dijadikan pijakan oleh Unicef untuk melakukan pendampingan pada ATS tersebut. Anak-anak yang didampingi tersebut rata-rata hanya lulusan SD.

Baca: 3 Tahun, 17 Ribu Anak di Jepara Putus Sekolah

Sejak September 2021 lalu, LPPM Institut Teknologi Bisnis (ITB) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jepara melakukan pendampingan di empat desa.

Keempat desa tersebut yakni Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari, Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan, Desa Tulakan Kecamatan Donorojo dan Desa Tubanan Kecamatan Kembang.

Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara, data itu diragukan. Didikpora mendapat data 99 ATS saja di empat desa tersebut.

Baca: 179 Siswa SMP di Karanganyar Putus Sekolah Selama Pandemi, Gara-Garanya Malas Belajar Hingga Ekonomi Keluarga

Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, meminta agar pemerintah daerah betul-betul mendata ATS. Pemerintah bisa menggandeng pemerintah desa untuk mendata. Sehingga data yang didapatkan benar-benar valid.

Jika memang mendapati ATS, Nur Hidayat meminta agar guru yang bersangkutan mendatangi ATS. Guru harus mengetahui kondisi keluarga ATS.

“Pemerintah harus jemput bola untuk mengembalikan anak yang putus sekolah,” tegas Nur Hidayat, Selasa (23/11/2021).

Seperti diketahui, salah satu faktor penyebab ATS adalah adanya pandemi. Pandemi memaksa anak-anak untuk belajar secara online. Sehingga, menurut dia, anak-anak menjadi malas sekolah lagi.

Baca: Bocah di Kudus Putus Sekolah, Ketua DPRD : Ini Ironi di Tengah Tunjangan Bagi Guru Swasta

“Tapi saya berharap pemerintah tetap harus berupaya untuk membujuk agar kembali sekolah. Pihak keluarga harus diajak komunikasi dengan baik,” imbuh Nur Hidayat.

Nur Hidayat mengungkapkan, sebenarnya pemerintah daerah sudah diberi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara dan aspirasi DPRD untuk menangani ATS.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...