Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

UMK Kudus Diusulkan Naik Cuma Rp 2000 Perak, Ini Kata Apindo

UMK Kudus
Ilustrasi Pekerja. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Upah Minimum Kabupaten atau UMK Kudus telah disepakati dan diusulkan hanya naik sekitar Rp 2000 perak saja. Tepatnya, Rp 2.062,93 atau sebesar 0,09 persen.

Dengan usulan itu, maka UMK Kudus akan naik dari Rp 2.290.995,33 menjadi di kisaran Rp 2.293.058,26.

Kesepakatan itu dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus yang didalamnya terdapat unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kebijakan, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kudus.

Baca juga: Dewan Pengupahan Sepakat Usulkan UMK Kudus Naik Hanya 0,09 persen

Asosiasi Pengusa Indonesia (Apindo) Kudus menilai kenaikan tersebut relative lebih kecil dibanding kenaikan UMK tahun lalu. Namun, kesepakatan usulan tersebut juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Oleh karenanya, Apindo berharap pemerintah bisa menekan laju kenaikan harga sembilan bahan pokok yang ada di pasaran. Apindo menilai, akan sangat percuma jika UMK naik namun harga komoditas bahan pokok juga ikut naik.

“Kenaikan upah ini tidak ada artinya kalau bahan-bahan pokoknya juga naik,” tegas Ketua Apindo Bambang Sumadiyono, pada MURIANEWS, Selasa (23/11/2021).

Ketika itu tidak dilakukan pemerintah, lanjutnya, maka akan sama saja bagi pekerja. Hal tersebut juga berlaku di daerah-daerah yang kenaikan UMK-nya tinggi.

“Mau UMK-nya naik tinggi kalau kebutuhan bahan pokoknya juga naik tinggi ya sama saja, tidak ada yang dinikmati, tantangannya adalah bagaimana pemerintah mengendalikan kenaikan harga sembilan bahan pokok,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, hasil kesepakatan tersebuttelah dilaporkan kepada Bupati Kudus HM Hartopo. Untuk kemudian dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Hari ini juga surat bupatinya akan kami kirimkan ke Provinsi,” imbuh dia.

Dalam perjalanannya sendiri, pembahasan usulan kenaikan UMK di Dewan Pengupahan memang sedikit berjalan alot. Baik dari KSPSI maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun memberikan usulannya masing-masing.

Namun, ketika usulan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan data-data dimasukkan dalam formulasi hitungan, maka disepakatilah kenaikan 0,09 tersebut.

“Dalam perjalanannya memang agak alot, ada yang mengusulkan lima persen hingga sepuluh persen, namun memang akhirnya kesepakatannya adalah 0,09 persen,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...