Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

3 Tahun, 17 Ribu Anak di Jepara Putus Sekolah

Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Kabupaten Jepara menempati urutan ke lima di Jawa Tengah dalam jumlah anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, jumlah ATS di Bumi Kartini bahkan mencapai 17.065.

Angka tersebut dijadikan pijakan oleh Unicef untuk melakukan pendampingan pada ATS tersebut. Anak-anak yang didampingi tersebut rata-rata hanya lulusan SD.

Sejak September 2021 lalu, LPPM Institut Teknologi Bisnis (ITB) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jepara melakukan pendampingan di empat desa.

Keempat desa tersebut yakni di Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari, Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan, Desa Tulakan Kecamatan Donorojo dan Desa Tubanan Kecamatan Kembang.

Meski begitu, tingginya angka ATS tersebut justru diragukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Edi Utoyo, mengaku menemukan data berbeda dari survei tersebut. Dari pendataan yang dia lakukan, dari empat desa yang dibina tersebut hanya ditemukan 99 ATS.

Pendataan tersebut menggunakan sistem informasi berbasis masyarakat. Petugas pendataan itu merupakan masyarakat yang ada di desa setempat.

“Angka itu kan, hasil sensus ya, apakah itu kemudian petugasnya betul betul mendata atau menggunakan rumus-rumus tertentu, kami kurang tahu. Sedangkan pendataan yang kami lakukan di empat desa itu hanya 99 ATS,” kata Edi, Senin (22/11/2021).

Tentang angka hasil Susenas itu, Edi menilai harus ada peninjauan ulang. Sebab, dirinya sendiri juga tidak bisa mengaksesnya. Sehingga dia tak bisa menganalisa data tersebut.

Edi menyebut ada 20 faktor yang menyebabkan ATS. Seperti masalah ekonomi, bullying, malas, bekerja, mondok di pesantren, cacat atau menyandang dissabilitas, sampai pihak sekolah menyandra ijazah karena siswa belum melengkapi administrasi kelulusan.

“Ada juga yang karena faktor pembelajaran daring. Jadi selama hampir dua tahun sekolah sambil tiduran atau main game, anak-anak menjadi malas untuk melanjutkan sekolah.

Sejauh ini, lanjut Edi, Disdikpora sudah menyusun aksi daerah untuk mendampingi ATS. Pertama, pemerintah akan melakukan pendampingan dan pembimbingan secara pribadi. Kedua, pemerintah juga akan mendampingi secara finansial.

Edi menambahkan, ATS-ATS akan diarahkan untuk menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Baik yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi, atau pusat.

“Ada banyak sumber dana yang bisa digunakan untuk membantu ATS bisa kembali sekolah,” pungkas Edi.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...