Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Hasil Hitung Dewan Pengupahan, UMK Jepara Hanya Naik Rp 1.403

Sejumlah pekerja di Jepara saat melakukan pekerjaannya belum lama ini. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sudah selesai melakukan perhitungan. Hasilnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara di tahun 2022 hanya naik Rp 1.403 atau hanya naik 0,06 persen. Sebelumnya UMK Jepara tahun 2021 sebesar Rp 2.107.000.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sudjatmiko mengatakan rapat penghitungan upah dilaksanaka pada 15 November lalu. Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pihak, seperti serikat buruh, perwakilan pengusaha dan pemerintah.

Rapat tersebut merupakan rapat kedua kali. Sebelumnya, rapat dilaksanakan untuk mensosialisasikan mekanisme penghitungan upah dan melakukan simulasi.

Baca: UMK Jepara 2022 Tetap Pakai UU Cipta Kerja

“Usulan dari kita (Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, red) yaitu Rp 2.108.403. Jadi ada kenaikan sebesar Rp 1.403,” kata Edy, saat ditemui MURIANEWS di ruang kerjanya, Senin (22/11/2021).

Edy menjelaskan, kenaikan tersebut sudah diperhitungkan berdasarkan rumus yang diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP itu merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja.

Indikator-indikator yang dipakai dalam penghitungan tersebut antara lain tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jepara.

Baca: Kadin Usul UMK Jepara 2022 Hanya Naik Segini

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Jateng berada di angka 1,28 persen. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jepara di angka 0,97 persen.

Dalam rapat lalu, lanjut Edy, pihak serikat buruh sempat tidak menyetujui angka tersebut. Kenaikan tersebut dianggap tidak layak. Namun, Edy menjawab bahwa pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Pasalnya, mekanisme penghitungan upah sudah ditentukan oleh regulasi dari pemerintah pusat.

“Ada yang menolak. Beberapa usulan dari perwakilan buruh kemarin memang tidak bisa dijadikan sebagai usulan. Melainkan hanya sebagai catatan untuk Gubernur Jawa Tengah. Kita mengubah itu sudah tidak bisa. Karena rumusnya sudah begitu,” imbuh Edy.

Baca: Sempat Diwarnai Aksi Buruh, UMK Jepara 2021 Diusulkan Naik Rp 67 Ribu

Meskipun angka itu statusnya masih usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, lanjut Edy, angka itu bisa jadi sangat mungkin menjadi keputusan dari Gubernur Jateng. Sebab, rumus tersebut sudah tersistem sampai ke pemerintah pusat.

Edy berharap agar semua pihak bisa menerima dengan legawa. Sebab, tidak hanya di kalangan buruh saja yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Di sisi pengusaha juga mengalami nasib yang sama.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...