Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

METRO JATENG

UMP Jateng 2022 Ditetapkan, Ini Besarannya

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu (20/11/2021). Dalam UMP yang terbaru terjadi kenaikan sebesar 07,8 persen dari tahun sebelumnya.

UMP Jateng tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.812.935,43. Jumlah itu mengalami kenaikan dari UMP Jateng 2021 yang sebesar Rp 1.798.979,12.

Penetapan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Surat keputusan ini ditandatanagani pada 20 November 2021

Dalam SK UMP Jateng 2022 ini juga menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Ganjar dalam SK.

Dalam diktum keempat juga terdapat penegasan tentang struktur dan skala upah. Yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Baca: UMP Yogyakarta 2022 Naik 4,3 Persen

Disebutkan jika besarannya juga tidak boleh sembarangan. Yakni harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

Keputusan tentang UMP Jateng 2022 ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 26 dan data dari BPS.

Ia menyebut jika setiap perusahaan harus memperhatikan masa kerja karyawan dalam pemberian upah.

Baca: Ganjar Kaji Penetapan UMP Ganda

“Perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang satu tahun dan lebih satu tahun, sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” kata Sakina, Minggu (21/11/2021).

Ia memastikan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...