Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

METRO YOGYAKARTA

Tolak Upah Murah, Ini Kata KSPSI DIY

Tolak Upah Murah, Ini Kata KSPSI DIY
Ilustrasi Demo Buruh Tolak Upah Murah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

MURIANEWS, Yogyakarta – DPD KSPSI DIY menolak hasil penetapan kenaikan UMP dan UMK 2022. Sekjen DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan menyebut upah murah itu contoh keistimewaan Yogyakarta.

“Di daerah istimewa ini apanya yang istimewa? Yang istimewa tentunya upah buruhnya. Istimewa karena buruh Jogja (DIY) bekerja bagus selama delapan jam sehari tetapi kemudian diupah murah. Itu contoh keistimewaan Jogja menurut kami justru ada di situ. Itu secara satir dan perlu diperbaiki,” ujarnya.

Dikutip dari CNN Indonesia, Ade menyebut UMP DIY 2022 tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta berdasarkan hasil survei. KSPSI menyebut itu hanya menciptakan defisit bagi buruh dan melanggengkan ketimpangan serta kemiskinan.

“Buruh ini dari tahun ke tahun akan selalu tidak bisa mencukupi KHL dan selalu akan mengalami defisit. Misalnya, contoh di kota (Yogyakarta) itu hidup layak Rp3 juta, kemudian upahnya itu Rp2 juta, itu kan defisit Rp1 juta dan itu menyeluruh terjadi di DIY,” jelasnya.

“Kalau misalnya Jogja (DIY) itu istimewa maka tentunya upahnya juga harus istimewa. Upah yang istimewa itu simpel aja, upah yang bisa mencukupi KHL,” cetus dia.

“Jadi, lebih baik, arif, dan bijaksana bagi bapak gubernur dan seluruh bupatinya dalam menetapkan upah minimum agar betul-betul mempertimbangkan KHL. Kemudian buruh itu bisa hidup layak,” sambung Ade.

Baca juga: UMP Yogyakarta 2022 Naik 4,3 Persen

Hal lain yang menjadi dasar penolakan upah minimum tahun ini adalah karena UU Cipta Kerja, yang menjadi landasan UMP-UMK, yang tengah digugat serikat-serikat pekerja atau buruh.

Para buruh, menurut Ade, juga keberatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dipakai untuk merumuskan upah minimum. Survei KHL masih dianggap cara yang lebih pantas untuk menentukan dasar upah minimum.

“Celakanya antara PP 36 Tahun 2021 dan PP 78 Tahun 2015 kalau kami bandingkan itu prosentase kenaikannya malah bagus pakai PP 78. Dia bisa sampai 6-7 persen, kalau dengan PP 36 ini naiknya cuma 3 sampai 4 persen,” sebut Ade.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mengumumkan UMP Yogyakarta 2022 naik 4,3%. Yakni dari Rp 1.765.000 jadi Rp 1.840.915,53.

Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menguraikan penentuan UMP/UMK DIY 2022 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...