Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Belasan Sedulur Sikep Kudus Ubah Kolom Agama Akta Nikah

Bupati Kudus HM Hartopo berbincang dengan salah satu warga Sedulur Sikep usai audiensi di Desa Karangrowo, Undaan, Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Sebanyak 15 pasangan sedulur sikep kini sudah mengubah atau memutihkan akta nikahnya.

Mereka mengubah kolom agama yang sebelumnya diberi keterangan salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah, menjadi penghayat kepercayaan.

“Pemerintah mendukung dan mengakui, sudah ada 15 yang memutihkan akta nikahnya dan mengubah agamanya ke penghayat kepercayaan,” kata Bupati Kudus HM Hartopo usai audiensi dengan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Jumat (19/11/2021).

Sebelum ini, mereka memang diwajibkan memilih salah satu agama yang diakui pemerintah. Entah itu Islam hingga Konghucu. Namun dua tahun belakangan, penghayat kepercayaan telah diberi pengakuan dan legal.

Baca: Bupati Kudus Ajak Sedulur Sikep Mau Divaksin Covid-19

Sehingga mereka bisa mencatatkan kepercayaannya ke dalam kartu identitas pribadinya, seperti KTP hingga akta nikah.

“Dari segi sosial di sini sangat baik dan tidak ada masalah. Ada banyak pernikahan baru juga yang dicatat dengan kolom agama penghayat kepercayaan,” ujarnya.

Hartopo pun turut mengapresiasi keharmonisan Sedulur Sikep bersama warga sekitar. Keberadaan Sedulur Sikep menggambarkan Indonesia yang memiliki berbagai suku dan budaya namun tetap satu juga.

“Saya yakin Sedulur Sikep sangat menjunjung kebersamaan dan toleransi dengan warga sekitar,” ucapnya.

Baca: Sah, Pernikahan Sedulur Sikep di Kudus Dicatat dalam Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemkab Kudus sendiri, siap membangun aula bagi Sedulur Sikep. Pihaknya telah menerima proposal permintaan dan menginstruksikan kepala desa untuk melengkapi persyaratan.

Jika persyaratan terpenuhi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibuat dan segera direalisasikan.

“Proposal kami terima, Pak Kades bantu mengawal. Jangan lupa persyaratannya dipenuhi agar terealisasi. Paling cepat di APBD 2023,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...