Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

KDRT Istri Marahi Suami Pemabuk Diambil Alih Kejagung

KDRT Istri Marahi Suami Pemabuk diambil alih Kejagung
Ilustrasi: KDRT (MURIANEWS)

MURIANEWS, Jakarta – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), istri marahi suami yang suka mabuk diambil alih Kejaksaan Agung (Kejagung) . Itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Dalam konfrensi pers, Leonard mengemukakan jaksa yang menangani kasus itu tidak berpedoman pada tujuh perintah harian Jaksa Agung. Di mana, salah satu perintahnya, jaksa diminta menggunakan hati nurani saat melaksanakan tugas dan kewenangan.

Hal ini disimpulkan dalam hasil eksaminasi khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atas penanganan perkara tersebut.

“Tidak mempedomani tujuh perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara, hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan,” ujar Leonard dikutip dari Kompas, Selasa (16/11/2021).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karawang, terdakwa dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena memarahi suaminya, sehingga menyebabkan psikisnya terganggu.

Baca juga: Korban KDRT Tak Lapor Karena Ingin Tutupi Aib

Leonard mengatakan, eksaminasi khusus dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, dan jaksa penuntut umum.

Dari hasil eksaminasi khusus, Kejagung menemukan sejak tahap prapenuntutan sampai penuntutan, Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan.

“Dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis,” ujarnya.

Selain itu, kata Leonard, jaksa tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada ketentuan Bab II angka 1 butir 6 dan butir 7.

Kemudian, tidak sesuai dengan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas

Comments
Loading...