Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

MUI: Kripto Sah Dijualbelikan, Haram Jadi Mata Uang

MUI: Kripto Sah Dijualbelikan, Haram Jadi Mata Uang
Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh Keterangan Pers Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII, Kamis (11/11/2021). (YouTube/Official TV MUI)

MURIANEWS, Jakarta – MUI menyatakan aset kripto sebagai komoditas boleh diperjualbelikan dengan syarat tertentu. Tapi jika dijadikan sebagai mata uang hukumnya menjadi haram.

Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh menjelaskan ada tiga diktum hukum yang menerangkan kripto.

Pertama, berdasarkan hasil musyawarah ulama. Di mana, para ulama menetapkan menggunakan kripto sebagai mata uang hukumnya haram.

“Karena mengandung gharar dan dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015,” kata Niam Keterangan Pers Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII, dikutip MURIANEWS dari YouTube Official TV MUI, Jumat (12/11/2021).

Selanjutnya, kripto sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar.

“Dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli,” ujarnya.

Aset kripto yang memenuhi sebagai sil’ah (barang atau komoditas yang bisa diakadi dengan akad jual beli) dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya boleh untuk diperjualbelikan.

Baca juga: PWNU Jatim Fatwakan Cryptocurrency Haram

Sebelumnya, dalam sidang bahtsul masail PWNU Jatim memfatwakan kripto haram. Itu diungkapkan Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) Jatim, KH Muhammad Anas.

“Dalam sidang bahtsul masail, cryptocurrency dikaji dengan sudut pandang sil’ah atau mabi’ dalam hukum Islam atau fikih. Sil’ah secara bahasa sama dengan mabi’, yaitu barang atau komoditas yang bisa diakadi dengan akad jual beli. Karena itu, barang atau komoditas dimaksud bisa diniagakan,” tuturnya di Kantor PWNU Jatim, ditulis Rabu (3/11/2021).

Menurutnya, Kripto tidak memenuhi tujuh syarat atau komoditas yang boleh dijualbelikan. “Ada tujuh syarat barang atau komoditas boleh diperjualbelikan. Di cryptocurrency itu tidak ada,” tegas dia.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...