Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Siap-Siap, Belum Vaksinasi Kena Covid-19 Biaya RS Ditanggung Sendiri

Ilustrasi Vaksinasi
Tenaga kesehatan melakukan vaksinasi Covid-19. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah bakal mengkaji kebijakan baru. Yakni, warga yang belum vaksinasi Covid-19 karena menolak divaksinasi tidak berhak mendapat akses perawatan gratis apabila terinfeksi Covid-19.

Artinya, masyarakat yang belum divaksinasi itu harus menanggung biaya sendiri bila kena Covid-19 di kemudian hari. Kebijakan itu sama dengan yang diterapkan baru-baru ini di Singapura. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sendiri sudah mendapatkan saran untuk menerapkan kebijakan yang sama dengan Negeri Singa itu.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, saat ini, pemerintah belum memberlakukan kebijakan tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan kebijakan di Singapura itu bisa juga diterapkan di Indonesia ke depannya.

“Ini bisa menjadi salah satu masukan untuk kebijakan kita ke depan ya,” kata Nadia dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (11/11/2021).

Nadia menjelaskan, saat ini, klaim pembiayaan pasien Covid-19 di rumah sakit berdasarkan tarif INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups). INA-CBGs merupakan sebuah model pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan untuk mengganti klaim yang ditagihkan oleh rumah sakit.

Baca juga: Edukasi Masyarakat, Vaksinasi Covid-19 di Kedung Jepara Disertai Simulasi

INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem ‘paket’ berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA-CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis.

“Karena saat ini skenario yang sudah disiapkan adalah untuk klaim penanganan pasien covid-19 yang sudah diintegrasikan dengan metode pembiayaan INA-CBGs JKN. Dan nanti mekanismenya akan dibiayai melalui skema pembiayaan yang ada ya, kalau dia adalah anggota JKN tentunya melalui JKN atau melalui pembiayaan asuransi lainnya,” jelasnya.

Aturan pembiayaan pengobatan Covid-19 secara mandiri bagi masyarakat yang menolak vaksinasi di Singapura sendiri mulai diterapkan 8 Desember nanti. Keputusan itu diumumkan Kemenkes Singapura pada Senin (8/11/2021).

Kebijakan baru itu terpaksa dilakukan Singapura, setelah mereka menerima laporan bahwa kebanyakan pasien Covid-19 yang dirawat di unit perawatan intensif (ICU) belum divaksinasi.

Melirik kebijakan itu, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Selasa (9/11/2021) kemarin, mengusulkan kebijakan serupa.

Honesti mengatakan kebijakan itu menarik lantaran bertujuan untuk mendorong minat vaksin di masyarakat. Pasalnya, menurut Honesti, tantangan vaksinasi covid-19 di Indonesia saat ini bukan lagi terletak pada keterbatasan pasokan vaksin seperti pada awal pandemi, melainkan masih ada sejumlah warga yang enggan divaksin covid-19.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...