Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Jika Perubahan APBD Kudus 2021 Batal, Ini yang Terjadi

Pendapa Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Perda Perubahan APBD 2021 Kudus yang kini tengah dikonsultasikan ke Pemprov Jawa Tengah terancam batal. Penyebabnya, karena terlambat mengirimkan berkas untuk evaluasi gubernur.

Lalu apa yang terjadi jika perda itu dinyatakan batal atau tak berlaku?

Bupati Kudus HM Hartopo mengonfirmasi ada dua kabar terkait nasib perda APBD yang baru itu.

Yang pertama adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak evaluasi Perda Perubahan APBD 2021.

Kemudian yang kedua adalah Pemkab Kudus diminta segera koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk permasalahan ini.

Ketika nanti Perda Perubahan APBD 2021 tersebut batal dievaluasi, Pemkab Kudus otomatis hanya bisa melakukan belanja rutin saja.

Pemerintah Kudus, tak memiliki anggaran untuk membiayai sejumlah tagihan. Salah satu yang cukup riskan adalah membayar tunggakan listrik dan gaji dari para tenaga kontrak.

Walau demikian, Bupati Kudus HM Hartopo memastikan tetap mengupayakan segala cara agar Pemkab tetap bisa membayar gaji para tenaga kontrak dan tunggakan listrik ketika Perda itu nanti benar dibatalkan.

“Tentu nanti kami sendiri susah, hanya belanja rutin saja. Tapi yang paling penting nanti bagaimana pemkab bisa membayar gaji teman-teman pegawai kontrak dan membayar tagihan PLN,” kata Hartopo, Kamis (4/11/2021).

Sementara terkait program pembangunan lainnya, Bupati Hartopo tidak terlalu merisaukan.

Baca: Perubahan APBD Kudus 2021 Terancam Batal, Ditolak Gubernur?

Hartopo mengatakan, pihaknya bisa mengesampingkan pembangunan. Namun untuk masalah dua itu, Hartopo akan mengupayakannya.

“Masalah pembangunan bisa di-cancel dulu ya, tapi yang penting itu aja,” pungkas Hartopo.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri diminta segera berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan Kemendagri. Hartopo pun mengaku siap apabila dirinya harus menghadap langsung ke Menteri Dalam Negeri.

Hartopo menyebut Kudus tidak sendirian mengenai persoalan ini. Kabupaten Banjarnegara juga disebutkan terlambat mengirimkan berkas Perda APBD 2021 tersebut.

“Kalau di sana (Banjarnegara, red) karena ada masa transisi, sementara kalau di sini menurut TAPD adalah karena masalah anggaran DBHCHT untuk BLT,” pungkas Hartopo.

Baca: Ganjar Kepincut Motor Listrik Buatan Pabrik di Kudus Ini

DPRD Kabupaten Kudus sendiri mengesahkan Perda Perubahan APBD 2021 pada sidang paripurna, Selasa (19/10/2021).

Dari perda itu, pendapatan Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar Rp 1,99 triliun. Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp 2,27 triliun.

Jumlah tersebut terjadi defisit sebesar Rp 281,99 miliar dan akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 281,99 miliar.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...