Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kudus Kesulitan Menghabiskan DBHCHT

Bupati Kudus HM Hartopo. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus merasa kesulitan menghabiskan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Batasan-batasan penggunaan DBHCHT dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 yang menjadi penyebabnya.

Oleh karenanya Pemkab Kudus masih berharap agar penggunaan DBHCHT bisa lebih luwes, sehingga dana itu bisa terserap maksimal.

“Karena anggarannya besar dan ada banyak syarat dalam penggunaan, makanya kita merasa kesulitan (menghabiskan, red),” kata Bupati Hartopo, Kamis (21/10/2021).

Sebelum adanya PMK terbaru tersebut, Pemkab bisa menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur dan perawatan lainnya. Namun setelah peraturan tersebut muncul, pemkab tak bisa menggunakannya lagi.

“Ada itu misalnya anggaran rutin di Dinas PUPR itu senilai Rp 15 miliar itu sudah tidak bisa digunakan di sana,” ujar Hartopo.

Baca: Sisa DBHCHT Capai Rp 57 Miliar, DPRD Kudus Usulkan Pembangunan RS Paru

Pemkab sendiri, sempat menemui kementerian untuk meminta kelonggaran atas penggunaan atau mengutarakan harapan agar PMK 206 tersebut bisa diubah. Namun, kata Hartopo, pengubahannya tidak bisa serta merta.

“Sehingga menunggu 2022 entah PMK-nya dicabut atau regulasinya yang diubah,” terangnya.

Baca: Tiga Jenis Pekerjaan di Pabrik Rokok Ini Tak Masuk Penerima BLT DBHCHT

Pemkab Kudus sendiri merasa terbatas dalam menyerap alokasi tersebut. Karena dalam PMK, diatur proporsi pembagiannya. Yakni 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini buruh rokok dan petani tembakau.

Kemudian 25 persen penegakan hukum, dan 25 persen lainnya adalah untuk sektor kesehatan.

“Karena itu kami mulai keliling untuk sosialisasi perihal ini yang mana 50 persennya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Realisasi DBHCHT Pemkab Kudus sendiri kini masih berada di bawah sepuluh persen dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 155,53 miliar.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...